Gus AMI juga meminta Pemerintah untuk memastikan tidak ada perusahaan yang membebankan pekerja dengan biaya vaksin, sebab Pemerintah menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses vaksin Covid-19 secara gratis tanpa terkecuali.
Nasional
Kementerian Kelautan dan Perikanan Sinergikan Pengelolaan Ikan Hiu Paus
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencanan Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus (Rhincodon typus) Tahun 2021-2025. Keputusan ini ditujukan sebagai upaya KKP mensinergiskan pengelolaan ikan hiu paus di Indonesia.
Fadli Zon Sindir Langkah Pemerintah Soal Pembubaran Kemenristek: Riset Itu Berat, Biar Orang Asing Aja
Riset itu berat, biar org asing aja
Fahri Hamzah Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Keterdal Makassar Tidak Beragama
Salah satunya Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR RI tahun 2014-2019, menghimbau bangsa Indonesia lewat beranda Twitternya agar tidak goyah dan tidak saling meragukan satu sama lain.
Rencana Pemerintah Impor Beras Tuai Kritik Berbagai Kalangan
Pemerintah pada tahun 2021 berencana impor beras pada akhir Maret 2021 dari Thailand
Perubahan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah merubah aturan pengadaan barang dan jasa tahun 2021. Aturan tersebut ditetapkan melalui Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini ditetapkan pemerintah pada tanggal 2 Februari 2021
Mahfud MD Sebut Amandemen UUD 1945 Bukan Wewenang Presiden
Isu amandemen ke-5 Undang-udang Dasar 1945 (UUD 1945) kembali merebak setelah jabatan presiden dirumorkan menjadi 3 Periode oleh Nitizen.
Pemerintah Tetapkan Aturan Baru Pengupahan Pekerja/Buruh
Pemerintah menetapkan aturan baru pengupahan melalui PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP ini ditetapkan pemerintah pada tanggal 2 Februari 2021. Sejak diberlakukannya PP ini PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Merasa tidak Punya Wewenang, Dewas KPK Keluhkan Aturan Tentang Dewas
Dewan Pengawas (Dewas) KPK keluhkan terkait aturan yang mengatur tugas dan kewenangan Dewas KPK dalam laporan kinerja kepada komisi III, Senayan
Pemerintah Tetapkan Aturan Baru pada Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Ini Kelebihannya
Menurut KKP RI, dalam akun twitternya menjelaskan bahwa PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan memiliki kelebihan, salah satunya pada perikanan tangkap.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.