Perubahan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kantor KementriankopUKM dan LKPP RI Jakarta

Jakarta – Pemerintah merubah aturan pengadaan barang dan jasa tahun 2021. Aturan tersebut ditetapkan melalui Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini ditetapkan pemerintah pada tanggal 2 Februari 2021.

Perpres No. 12 Tahun 2021 ini merubah dan menghapus beberapa ketentuan di beberapa pasal Perpres No. 16 Tahun 2018. Perubahan ketentuan regulasi ini ditujukan untuk penyesuaian pengaturan penggunaan: (1) produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), dan (2) pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya dari APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan SDM pengadaan barang/jasa.

Regulasi tersebut, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam akun twitter resminya menginformasikan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada yang kepada UMK dan koperasi, K/L/PD (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) diwajibkan mengalokasikan 40 persen anggaran belanja dengan memprioritaskan penggunaan produk/jasa usaha kecil dan koperasi dari hasil wilayah setempat.

BACA JUGA:  Potret Pengangguran di Probolinggo 2021

Respon (0)

  1. Mapping pertumbuhan UMKM di Madura cukup besar/tidak ya? Regulasi ini sangat bagus dan peluang besar bagi pelakunya. Dari 1,5 M menjadi 15 M. Itu nominal luar biasa utk pemberdayaan usaha mikro rakyat. Ini regulasi pro-poor. Good policy!
    Cuma tantangannya peluang di lapangan jd lahan permainan pejabat di daerah utk memanipulasi data, memark-up dan ajang mengeruk keuntungan pribadi

Tinggalkan Balasan