Dugaan Penyelewengan Pengurus P3SRS Apartemen Purimas Semakin Terbongkar

Penasihat Hukum Anggota P3SRS apartemen Purimas, Johanes Dipa Widjaja (memegang mic) menegaskan RULB sah dan tidak menyalahi aturan sesuai Anggaran Dasar yang tercantum dalam Akta Pendirian P3SRS Apartemen Purimas (Sumber foto : Fajar Yudha Wardhana)

Surabaya – Rapat Umum Luar Biasa (RULB) anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) apartemen Purimas, Kecamatan Gunung Anyar, Sabtu (4/11/2021) sejak pukul 14.00 WIB yang digelar secara tatap muka dan online melalui zoom meeting semakin mengungkap dugaan penyelewengan oleh pengurus P3SRS. Tiga Anggota Komisi A DPRD Surabaya yakni, Arif Fathoni, S.H., Imam Syafi’i, S.H., M.H., dan Josiah Michael, S.H., turut hadir dalam RULB tersebut berdasarkan notulensi rapat Komisi A tanggal 29 November 2021 yang membahas pelanggaran pengelolaan dan pengurus apartemen Purimas.

Absennya pengurus P3SRS apartemen Purimas dalam RULB tersebut menyulut kekecewaan dari ketiga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Ketidakhadiran pengurus P3SRS apartemen Purimas saat RULB kata Imam Syafii terkesan tidak menghargai lembaga DPRD Kota Surabaya.

“Kalau mereka (maksudnya pengurus P3SRS apartemen Purimas, Red) merasa benar, mengapa tidak mau hadir. Justru RULB ini menjadi kesempatan mereka untuk melaporkan kinerja dan keuangan kepada anggotanya. Bila ada kendala atau kesulitan juga bisa dicari solusi bersama secara musyawarah mufakat,” ujar wakil rakyat asal Partai Nasdem ini.

Ketua Panitia RULB P3SRS apartemen Purimas, Mochamad Tsalist Wahyudin yang karib dipanggil Yudi ini menyampaikan pengurus tidak mau hadir berdalih RULB ini tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan sedang menyusun laporan keuangan bekerjasama dengan salah satu kantor jasa akuntan.

Karena pengurus P3SRS apartemen Purimas “mangkir,” Yudi mempersilahkan anggota P3SRS apartemen Purimas menyampaikan pendapatnya. Beberapa anggota P3SRS apartemen Purimas langsung merespon penawaran dari Yudi itu untuk mengeluarkan pendapat sekaligus keluhannya.

BACA JUGA:  Dua Jambret di Kapas Krampung Diringkus

Fitria mengatakan dia memiliki unit apartemen Purimas sejak tahun 2017. Ia menjelaskan pertama kali menempati apartemen Purimas kondisi bagus dan terawat dengan baik. Tetapi menurutnya, semakin kedepan kondisi apartemen Purimas kurang terawat dan terkesan kumuh.

“Manajemen kedepannya harus terus diperbaiki. Pengurus juga harus menampung keluhan dan aspirasi dari pemilik dan penghuni apartemen Purimas,” harapnya.

Sedangkan anggota P3SRS lainnya bernama Johny menyatakan mendukung dan sangat mengapresiasi RULB ini. Ia berpendapat pengelolaan dan pemeliharaan apartemen Purimas semakin lama makin buruk dan pengurus terkesan elitis, sulit untuk ditemui.

“Apabila ada pengurus baru, mari kita belajar dari kejadian ini agar tidak terulang kembali,” pintanya.

Sementara Deddy Mulyadi menerangkan dugaan telah terjadi pemakaian uang P3SRS oleh oknum pengurus tanpa sepengetahuan dan izin dari anggota. Deddy Mulyadi menyatakan dukungannya apabila anggota P3SRS apartemen Purimas menempuh upaya hukum, baik pidana atau perdata.

Penasihat Hukum anggota P3SRS apartemen Purimas, Johanes Dipa Widjaja menyesalkan tuduhan dari pengurus yang menganggap RULB merupakan kudeta. Dipa, panggilan karibnya, menegaskan RULB ini telah sesuai dengan anggaran dasar P3SRS seperti yang tertuang dalam akta pendirian.

“Ini forum terbuka dan semua anggota P3SRS bisa hadir. Sebelum digelar RULB, kami juga mengadakan rapat dan diskusi bersama anggota P3SRS secara terbuka karena langkah kami sudah sesuai aturan main. Kalau kami kudeta, pertemuan digelar secara tertutup sembunyi-sembunyi dan pastinya melanggar peraturan yang ada,” sentilnya.

BACA JUGA:  Pengusaha Hiburan Pertanyakan Keputusan Kapolrestabes Surabaya Tidak Keluarkan Izin Keramaian Perayaan Tahun Baru

Dipa yang juga tercatat sebagai anggota P3SRS apartemen Purimas menambahkan justru RULB ini seharusnya digunakan pengurus untuk dapat melaporkan kewajibannya. Ia yakin anggota P3SRS apartemen Purimas memiliki tujuan yang sama yakni membuat apartemen Purimas menjadi lebih baik.

“Kalau apartemen Purimas terkesan kumuh, penghuni dan pemilik pasti tidak nyaman dan nilai ekonomis akan turun,” pungkasnya.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafii mengatakan anggota P3SRS apartemen Purimas tidak perlu risau dengan langkah pengurus yang menunjuk jasa akuntan secara sepihak untuk menyusun laporan keuangan. Ia berjanji Komisi A juga akan menunjuk jasa akuntan untuk mengaudit keuangan pada P3SRS apartemen Purimas sebagai second opinion (pendapat lainnya, Red).

“Kalau terjadi perbedaan mencolok, maka kita akan laporkan ke Komisi Etik Jasa Akuntan,” serunya yang disambut aplaus anggota P3SRS Purimas yang menghadiri RULB.

Imam Syafii lantas menyinggung uang sewa tower yang diterima pengurus P3SRS apartemen Purimas senilai Rp 350 juta selama 5 tahun. Menurutnya, uang sewa tower itu terlalu kecil dan kedepannya harus diadakan pembahasan bersama antara pengurus dan anggota P3SRS apartemen Purimas.

Spontan keterangan Imam Syafii soal nilai sewa tower tersebut dibantah oleh Yudi, Ketua Panitia RULB sekaligus anggota P3SRS apartemen Purimas. Yudi mengatakan uang sewa tower bukan senilai Rp 350 juta, melainkan Rp 450 juta.

BACA JUGA:  2 Saksi Mantan Lurah Lontar Semakin Mengungkap Siapa Pemilik Objek Sengketa di Puncak Permai Utara

“Saya mempunyai lengkap data dan buktinya. Memang beberapa hari setelah uang sewa tower masuk ke rekening P3SRS apartemen Purimas, lalu terjadi pemindahan ke rekening lain melalui transfer sebesar Rp 150 juta,” bebernya.

“Nyanyian” Yudi tersebut membuat Imam Syafii geram. Ia berjanji Komisi A DPRD Kota Surabaya akan menuntaskan permasalahan yang terjadi di apartemen Purimas.

“Nanti pada hearing lanjutan, kita juga akan memanggil pihak developer apartemen Purimas dan operator selular yang menyewa tower di apartemen Purimas melalui pengurus,” tegasnya.

RULB ini masih belum menghasilan keputusan. Pasalnya, RULB tidak mencapai kuorum. Ketua Panitia selanjutnya memutuskan RULB ditunda dan digelar paling cepat 7 hari dan paling lambat 30 hari setelah RULB ini dilaksanakan.

Ketua P3SRS apartemen Purimas, Anas Marsis, Bsc sampai berita ini diturunkan masih belum dapat dikonfirmasi terkait pelaksanaan RULB oleh anggotanya tersebut. Dihubungi melalui sambungan suara dan pesan WhatsApp (WA), Sabtu (4/12/201) Anas Marsis belum menjawab, meski ponselnya aktif.

Tinggalkan Balasan