“Oleh karena itu berbagai pihak mengecam kebijakan yang dikeluarkan Ketua KPK dan meminta kepada Dewan Pengawas KPK untuk mengusut dan menyelesaikan masalah ini,” paparnya.
Mantan Ketua PC PMII Jember itu menambahkan, kontroversi Firli sudah terjadi bahkan sebelum dia menjadi Ketua KPK. Padahal, pada 2018 lalu, 26 OTT bocor di mana saat itu ia baru menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, persisnya terjadi usai pegawai KPK ajukan surat perintah penyelidikan.
“Pengajuan sprint penyadapan dan telaah kasus hingga imbasnya OTT bocor, penyelidik malah yang di-OTT target dan sebagai antisipasi, penyelidik menggunakan uang pribadi untuk operasi, kemudian di-reimburse,” katanya menegaskan.
Oleh karena itu, pria kelahiran Bondowoso itu berharap KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk negara dengan tujuan meningkatkan dayaguna pemberantasan tindak pidana korupsi, terus konsisten dan lurus melakukan pemberantasan korupsi.
“Maka lakukanlah dengan profesional, intensif, dan berkesinambungan serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bersifat independen dan bebas dari pengaruh serta intervensi kekuasaan mana pun,” tandasnya.