“Kepada seluruh kepala desa, saya minta untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama agar pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa benar-benar sesuai dengan prioritas penggunaannya dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Beliau juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan sangat membutuhkan bimbingan dan pembinaan dari BPKP Jawa Timur dalam mengelola keuangan desa, baik yang bersumber dari dana desa maupun dana lainnya.
“Hal ini sangat penting agar pengelolaan keuangan desa tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.
Workshop ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, sekaligus memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Pamekasan.