Formaka Demo Pemkab Sumenep Terkait Pelayanan PLN ULP Kangean

Suasana aksi demonstrasi Formaka di depan Kantor Pemkab Sumenep, Kamis, 09/09/2021. (Moh Busri)

Sumenep – Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka) mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, untuk aksi demonstrasi, Kamis (09/09/2021).

Pada aksi ini, Formaka membawa empat tuntutan terkait pelayanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), khususnya Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kangean. Tuntutan tersebut ditujukan kepada Bupati Sumenep, sebagai orang nomor satu di Kabupaten Sumenep, agar segera memberikan ketegasan terhadap kebijakan yang dinilai tidak merakyat itu.

“Tuntutan kita ada empat, pertama Bupati Sumenep harus mengadakan tim khusus terhadap PLN di Kecamatan Kangayan untuk memberantas pungutan liar. Kedua, Bupati Sumenep harus mendesak pihak PLN dalam pembangunan listirk di Kecamatan Kangayan secara maksimal. Ketiga, transparansi harga pemasangan kWh baru. Terakhir, intervensi kebijakan PLN Pusat Madura yang menetapkan kWh/VA 1300,” ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ahmad Farliasa Prayetno.

Menurutnya, di Kecamatan Kangayan, Kepulauan Kangean, Sumenep, masih ada empat desa yang belum dialiri listrik. Sampai saat ini persoalan tersebut tidak kunjung diselesaikan, padahal tiang-tiang sudah selesai dipasang.

“Empat desa yang belum teraliri listrik yaitu Desa Batuputih, Desa Tembayangan, Desa Jukong-jukong dan Desa Cangkaraman. Elektrifikasi yang tidak merata ini, pada gilirannya memunculkan kecemburuan sosial bagi warga setempat yang teraliri listrik dan pada tahap selanjutnya dikhawatirkan memunculkan masalah baru di masyarakat,” paparnya.

BACA JUGA:  Tingkatkan Pertanian, Rencanakan Rehab dan Bangun Ulang 16 BPP
BACA JUGA:  Cegah Penularan Omicron, Disbudporapar Sumenep Tutup Kolam Renang

Selain itu, Farliasa juga mengatakan bahwa PT PLN (Persero) ULP Kangean dan PLN Pusat Madura telah memberikan pelayanan pasang kWh meter yang dinilai sangat membebani masyarakat Kecamatan Kangayan. Pasalnya, kesenjangan ekonomi menjadi pemicu di dalamnya.

“Kasusnya, PT PLN (Persero) ULP Kangean, memberi harga sekitar empat juta sampai enam juta untuk harga kWh meter. Sementara harga tersebut tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi sebagian warga yang merasa tidak mampu untuk membeli kilometer seharga itu,” jelasnya.

Bahkan lebih dari itu, fasilitas volume kWh meter yang disediakan oleh PLN ULP Kangean juga dianggap sangat membebankan masyarakat. Sebab, masyarakat hanya difasilitasi untuk membeli kWh meter 1300 VA, yang harganya sangat mahal.

“Padahal dalam fasilitas sebagaimana disajikan dalam laman registrasi online, juga tersedia pelayanan kilometer sebesar 450 VA, dalam hal ini seakan PT PLN (Persero) ULP Kangean mempermainkan warga dengan memberi satu-satunya pilihan yang lebih mahal,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan