Polda Jatim Pastikan Dugaan Kasus Mafia Tanah di Desa Sawotratap dalam Proses Penyidikan

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko (Sumber foto : Istimewa)

Surabaya – Polda Jatim melalui Kabid Humas Kombes Pol Gatot Repli Handoko angkat bicara terkait kasus dugaan mafia tanah di Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang telah dilaporkan Bambang Priyo Santoso KW didampingi Penasihat Hukum (PH) – nya, I Ketut Suardana, SH., MH., di Polda Jatim tanggal 20 Mei 2021 sesuai Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL – B/303/V/RES 1.2./2021/UM/SPKT Polda Jatim tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan jual beli tanah antara Asmono Bin Slikah dengan M. Sugeng Mulyanto seluas kurang lebih 1.850 meter persegi di Desa Sawotratap dengan terlapor M. Sugeng Mulyanto Dkk. Bambang Priyo Santoso menurut I Ketut Suardana, SH., MH., merupakan salah satu ahli waris almarhum Asmono Bin Slikah.

“Masih dalam proses penyidikan,” tulis Kombes Pol Gatot Repli Handoko melalui pesan singkat ke wartawan madurapers.com, Jumat (7/1/2022).

M. Sugeng Mulyanto alias Haji Sugeng sebagai salah satu terlapor atas laporan polisi yang dibuat Bambang Priyo Susanto di Polda Jatim tersebut sampai berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi. Dihubungi melalui sambungan pesan dan suara WhatsApp (WA), Minggu (9/1/2022) Haji Sugeng belum menjawab.

BACA JUGA:  Kapolda Jatim “Bertarung” Praperadilan Lawan Dua Tersangka Pencabulan Anak, Siapa Menang?

Sedangkan Kepala Desa Sawotratap Sanuri juga belum dapat diminta tanggapan soal kasus dugaan mafia tanah yang terjadi di wilayahnya. “Mohon maaf saya sedang ada di resepsi,” kelitnya sewaktu dihubungi lewat sambungan seluler, Minggu (9/1/2022).

Sementara itu, Ahli Hukum Agraria Universitas Airlangga (Unair) Dr. Agus Sekarmadji, SH., M.Hum., kepada madurapers.com, Minggu (9/1/2021) berkenan memberikan pendapatnya soal praktik mafia tanah. Agus, panggilan karibnya, mengatakan namanya saja mafia itu pasti tersembunyi. Oleh karena tersembunyi, maka menurutnya tidak bisa melihat si A atau si B sebagai mafia, tetapi hanya dapat dilihat dari hasil yang muncul.

“Misalnya, ada suatu produk, namanya mafia merupakan suatu perbuatan yang terorganisir untuk melakukan perbuatan ilegal. Oleh karena itu, seringkali dilakukan itu adalah kalau mafia tanah bagaimana tanahnya seseorang bisa menjadi hak mereka (maksudnya pelaku mafia tanah, Red) dengan melakukan perbuatan – perbuatan yang melanggar hukum. Itu baru dapat kita melihat bahwa kita tahu,” paparnya ramah.

Akademisi yang juga dikenal sering menjadi Ahli Hukum Agraria dalam perkara sengketa kepemilikan tanah di Pengadilan ini memberikan ilustrasi praktik mafia tanah itu ibarat kentut, tidak bisa dilihat, tetapi disitu dapat dirasakan baunya. Dalam kaitannya dengan si A dan si B kata Agus baru diketahui setelah terjadi perkara di Pengadilan.

BACA JUGA:  Berkas Perkara Dugaan Pencabulan Anak SMA SPI Dikembalikan Lagi, Ketum Komnas PA : Kejaksaan dan Kepolisian Tidak Serius

“Orangnya yang ini yang itu bisa kita lihat dari situ,” imbuhnya.

Ia lantas memberikan contoh, misalkan si A mempunyai sertifikat atas tanah, kemudian tiba – tiba ada orang yang menyatakan saya sudah membeli dari lelang, menurutnya praktik – praktik semacam itu jelas tidak mungkin. Selanjutnya sambung Agus, ada juga seseorang yang sudah mempunyai sertifikat bertahun – tahun, kemudian terdapat pihak lain yang melakukan gugatan, padahal secara yuridis sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan, apabila ada sebidang tanah yang sudah terbit sertifikat secara sah, nyata menguasai dan diperoleh dengan itikad baik, maka apabila selama 5 tahun itu tidak ada gugatan setelah terbitnya sertifikat tersebut menyebabkan menutup hak siapa saja yang merasa itu haknya.

“Artinya, setiap gugatan terhadap pemegang hak atas tanah yang tanahnya sudah terbit sertifikat selama 5 tahun dan memenuhi persyaratan Pasal 32 ayat (2) diatas, seharusnya gugatan tersebut ditolak. Sehingga saya kalau ditanya siapa itu mafia tanah, kita tidak akan bisa melihat si A atau si B, tetapi tindakan – tindakan yang terorganisir ini akan dapat kita rasakan setelah adanya suatu perkara,” jelasnya.

BACA JUGA:  Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya Musnahkan Ribuan Narkoba, Miras serta Knalpot Brong Jelang Nataru

Disinggung apakah perbuatan para pelaku mafia tanah tersebut dilakukan secara bersama – sama, Agus menjawab pasti, karena namanya mafia itu tidak ada perorangan, melainkan terorganisir secara rapi ataupun tidak.

“Pelaku mafia tanah pasti melibatkan orang berduit dan orang yang punya wewenang,” pungkasnya menutup perbincangan.

Tinggalkan Balasan