Jika terbukti ada penyalahgunaan data, Puan menyebut ini sebagai bukti lemahnya sistem perlindungan data pribadi di Indonesia. Ia meminta pemerintah memperkuat sistem agar keamanan data masyarakat tidak mudah dibobol.
“Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi,” kata Puan.
Ia juga mendorong evaluasi total terhadap mekanisme penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran. Proses verifikasi perlu diperketat supaya bansos tidak jatuh ke tangan yang menyimpang dari tujuan semula.
“Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya,” jelas mantan Menko PMK tersebut. Ia mengingatkan bahwa bansos hanya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan.
Puan juga meminta pemerintah dan aparat hukum tidak berhenti di pemblokiran situs, melainkan membongkar seluruh jaringan pelaku judol. Ia menyebut penindakan harus menjangkau jalur transaksi, rekening palsu, dan jual beli data.
“Sudah saatnya penanganan judi online tidak hanya di permukaan. Ini bukan sekadar soal moral, tapi juga menyangkut keamanan ekonomi rumah tangga,” tegas Puan.