Sumenep – Persoalan pendidikan di negeri ini memang tidak ada muaranya. Sebut saja daerah Kabupaten Sumenep yang terletak di ujung timur pulau Madura, Jawa Timur yang sampai saat ini masih terbilang cukup kompleks dan rentan perihal pendidikannya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi IV (empat) Kabupaten Sumenep, Samiudin ungkap sejumlah persoalan pendidikan di Sumenep yang hingga kini tak kunjung menemukan penyelesaian.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan adanya pemerataan guru, fungsi dan kontrol pengawasan terhadap guru, baik yang ada di daratan maupun di kepulauan.
Bahkan yang lebih parah lagi, berdasarkan pantauannya di lapangan, terdapat 154 (seratus lima puluh empat) Sekolah Dasar Negeri (SDN) tidak memiliki Kepala Sekolah (Kepsek).
Dirinya mengaku, krisis Kapsek pada lembaga SDN di lingkungan Kabupaten Sumenep tak lain karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) alias kekurangan stok Kepsek.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumenep, Agus Dwi Saputra mengakui bahwa sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) SDN di Sumenep tidak memiliki Kepsek.
“Jadi memang ada beberapa kepala sekolah yang masih kosong”, kata Agus saat ditemui jurnalis madurpers.com di ruangan kerjanya, Senin (17/1/22).
Merespon persoalan tersebut, dirinya menuturkan Dinas Pendidikan telah melaksanakan pelatihan sebanyak 84 (delapan puluh empat) bagi calon Kepsek untuk mengisi kekosongan Kepsek di lingkungan Sumenep.
“Kemaren, Pak Iksan (Mantan Plt Kadisdik-red) sudah melakukan pelatihan untuk calon Kepsek yang dipersiapkan untuk menjabat,” tegasnya.
“Artinya kita matangkan, pengennya Pak Bupati Kepsek dan Guru itu yang dekat di Sekolah. Jadi kalau mau ngajar biar dekat dengan sekolah dan tidak menjadi alasan karena jauh dan lain sebagainya,” sambungnya.
Ditanya soal data lembaga SDN di lingkungan Sumenep, Agus mengaku masih proses perampungan. Bahkan, untuk kelengkapan data itu, pihaknya butuh waktu 3 (tiga) bulan.
“Mohon maaf, kita memang masih merampungkan data itu,” katanya kepada media ini.
Dari data itu, lanjut Agus, akan dilakukan pemetaan potensi jika terdapat sekolah yang melebihi kapasitas tenaga pendidiknya.
“Ada sekolah yang guru PNS-nya cuman satu. Itu kita benahi. Tapi ya pelan pelan kita disuport lah,” akuinya.
Tidak hanya itu saja, guna mengurangi guru PNS yang sering bolos kerja dan guru PNS yang ditugaskan di Kepulauan. Pihaknya akan menerapkan absensi online yang saat ini tengah diuji coba oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep.
“Kita ikuti itu. Tetapi juga akan tetap lakukan pembinaan dan pemantauan terhadap para PNS itu,” tegasnya.
Di penghujung wawancara, dirinya berharap kepada semua masyarakat supaya bersama-sama membenahi pendidikan di Sumenep. Bahkan jika menemukan ASN yang bolos di daratan maupun di kepulauan segera disampaikan kepada dirinya
“Dibantu informasinya mas, kalau ada guru ASN yang bermasalah jam masuknya, terutama di kepulauan,” pungkasnya.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.