Pamekasan – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta Bupati untuk mengevaluasi atau ganti Direktur BUMD terutama direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan. Pasalnya, direktur tersebut gagal dalam mengelola anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari APBD.
Ali Masykur dari fraksi PPP menyatakan, Pemkab menganggarkan penyertaan modal kepada PDAM setiap tahun kurang lebih 3 sampai 4 miliar, tetapi ingkam terhadap pendapatan asli daerah (PAD) itu tidak ada.
“Malah tahun ini juga PDAM mengajukan penyertaan modal lagi, tetapi kami fraksi PPP tidak menyetujui penyertaan modal tersebut,”imbuhnya. Rabu (29/9/2021).
Selanjutnya, pihaknya menyampaikan bahwa PDAM itu selalu dibantu dari tahun ke tahun. Istilah bayi numpang nyusu ke APBD. PDAM selalu rugi dan tidak pernah sumbang PAD.
“Kalau saya jadi Bupati direktur PDAM itu dievaluasi, karena dari beberapa tahun dia menjadi direktur gagal. Barometernya saya bilang gagal karena PDAM itu selalu bangkrut dari tahun ke tahun, kalau istilah bayi itu numpang nyusu ke APBD dan itu harus di evaluasi. Ternyata faktanya bupati memperpanjang jabatan saudara direktur PDAM,”ungkap Ali Masykur.
Politikus PPP itu mengatakan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki tidak sama dengan yang ada di luar Pamekasan, semuanya mengemis dan menyusu. Itu harus diganti oleh orang yang lebih muda yang profesional. Karena menurutnya, ada banyak sarjana-sarjana muda kita yang lebih progres untuk memimpin BUMD tersebut.
