ASN di Sumenep Diangkat Tak Melalui Aturan, BKPSDM Tutup Mulut

Salah satu warga duduk di depan kantor Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep

Sumenep – Salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang sempat terseret kasus dugaan penganiayaan kembali menjabat.

ASN dimaksut adalah Subiyakto, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pemuda dan Olahraga (Pora) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep.

Informasi yang dihimpun oleh jurnalis madurapers.com, Subiyakto sempat diberhentikan sementara waktu karena tersandung kasus tindak pidana penganiayaan.

Anehnya, pengaktifan kembali Abdi Negara tersebut dinilai tidak valid. Pasalnya, belum ada Surat Keputusan (SK) tertulis terkait pengaktifan kembali ASN tersebut.

Sekretaris Disparbupora Sumenep, Akh Raisul Kawim menjelaskan, jika Kabid Pora Disparbudpora Sumenep memang sempat dinonaktifkan dari jabatannya, melalui SK Bupati, sebab tersandung kasus.

“Dia mulai aktif mulai pada tanggal 1 November 2021 kemarin,” terangnya, Senin (8/11/2021) kemaren.

Pihaknya menyebutkan bahwa tidak ada SK pengaktifan Kabid Pora Disparbudpora Sumenep secara tertulis. Pria yang akrab disapa Kawim ini menyarankan agar mengklarifikasi langsung ke Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, atau kebagian Kasubbag Kepegawaian Disparbudpora Sumenep, Syaifuddin Anshari.

BACA JUGA:  Pragaan Sumenep, Terbanyak Penduduknya Jadi Pengemis

“Putusannya itu inkra dari pengadilan. Sementara aktifnya Kabid Pora Disparbudpora Sumenep hanya berdasarkan penyampaian lisan pihak BKPSDM,” ujarnya.

Sementara Disparbudpora Sumenep, menurut Kawim, hanya bersifat menerima keputusan. Diketahui, pengaktifan terhadap Kabid Pora Disparbudpora Sumenep melalui putusan inkra tahanan 9 bulan, dengan mendapatkan asimilasi 2 per 3 dari 9 bulan.

Kawim mengatakan, apabila pengaktifan SK secara lisan tersebut diberikan oleh Linda Mardiana, atau pejabat Kepala Bagian (Kabag) Penilaian dan Penghargaan Kinerja Aparatur BKPSDM Sumenep.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Penilaian dan Penghargaan Kinerja Aparatur BKPSDM Sumenep, Linda Mardiana, menyarankan untuk menunggu saat dikonfirmasi media ini, Kamis (11/11/21) kemaren.

Di kantornya, Linda terkesan terburu-buru menghindar dari sejumlah awak media. Dia beralasan dipanggil oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep.

Sejumlah awak media kembali hendak melakukan konfirmasi ke kantor BKPSDM setempat. Sayangnya, Linda Mardiana sedang tidak ada di kantor. Hal itu disampaikan staf BKPSDM Sumenep di bagian resepsionis.

“Linda Mardiana lagi cuti,” ucap resepsionis BKPSDM Sumenep.

Sebagai tambahan informasi, Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010, Undang-Undang (UU) ASN pasal 87 ayat 2, Apabila vonis atau keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pidana penjara yang kurang dari 2 tahun dan telah dijalani yang bersangkutan, maka kepala instansi segera melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengaktifkan kembali PNS yang diberhentikan sementara karena kasus tindak pidana.

BACA JUGA:  Seorang PNS di Sumenep Kembali Jadi Tersangka Kasus Narkotika

Kemudian, atasan langsung segera membuat surat panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (PNS yang telah diaktifkan dari pemberhentian sementara karena kasus pidana), untuk selanjutnya di proses atau dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atas kesalahannya.

Apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangannya, maka atasan langsung segera menjatuhkan hukuman disiplin.

Namun apabila atasan langsung tidak berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, maka segera melaporkan ke atasan secara berjenjang untuk diproses penjatuhan hukuman disiplin.

 

Penulis : Fauzi

Editor: Ady

Tinggalkan Balasan