Ketimpangan ini berakibat pada rendahnya angka siswa pedesaan yang lolos ke PTN favorit. Padahal, banyak siswa dari pedesaan yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi mereka kalah dalam hal fasilitas dan akses belajar.
“Kita harus bertanya, apakah ini adil? Jelas tidak. Siswa pedesaan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas,” tegasnya.
Wahyudi menilai pemerintah harus segera mengambil langkah afirmatif untuk mengatasi ketimpangan ini. Salah satu solusi yang diusulkannya adalah pemberian kuota khusus bagi siswa dari pedesaan untuk masuk ke PTN favorit.
“Tanpa kebijakan afirmatif, PTN akan terus didominasi siswa dari kota. Ini merugikan bangsa karena banyak potensi besar dari desa yang tidak bisa berkembang,” ujarnya.
Ketimpangan ini juga berisiko memperparah ketidakseimbangan sumber daya manusia di Indonesia. Jika hanya siswa perkotaan yang mendominasi PTN, maka pemerataan kualitas SDM akan sulit tercapai.
“Oleh karena itu, kebijakan afirmasi bukan sekadar pilihan, tapi keharusan. Jika kita ingin Indonesia maju, pendidikan harus adil bagi semua,” pungkas Wahyudi.