“Kita tidak bisa sekadar bilang, ‘Oke, diberhentikan, terima kasih, goodbye’. Kita harus menelusuri siapa biangnya yang memberikan izin. Tidak mungkin perusahaan bisa melakukan kegiatan tanpa memegang dasar hukum yang kuat. Ini akhirnya menyentuh ranah hukum,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mendorong penegakan hukum yang tegas agar pelanggaran serupa tidak terulang. Menurutnya, pemerintah harus bertindak transparan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Samuel juga mengingatkan bahwa kelestarian lingkungan mendukung sektor pariwisata yang menjadi salah satu mitra kerja Komisi VII. “Kita harus melindungi Raja Ampat karena pariwisata itu juga bagian dari mitra kerja kami di Komisi VII. Jangan sampai kekayaan alam yang luar biasa ini justru dihancurkan oleh keserakahan segelintir pihak,” pungkasnya.