Hukum  

Keras! Ketua LIPK Tuding Pengurus Cabor dan Koni Sumenep Cacat Hukum

Gedung kantor Koni Sumenep. (Istimewa)

Sumenep – Tahun 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga (Disparbudpora) setempat, menaikan anggaran dana hibah untuk 22 Cabang Olahraga (Cabor) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni), Sumenep.

Berdasarkan data yang dihimpun awak media madurapers.com, diketahui anggaran untuk Cabor dan Koni Sumenep ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Sebelumnya pada Tahun 2019, anggaran tersebut senilai Rp 1 M, 750 juta. Sedangkan pada Tahun 2020, anggaran tersebut naik menjadi Rp 2 M, bahkan hingga tahun 2021 anggaran ini tetap bertahan di angka 2 M. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Umum Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) Jakarta Abd. Latif, menduga terdapat kejanggalan di balik naiknya anggaran itu. 

Pasalnya, pada tahun 2020 berbagai macam anggaran sengaja dilakukan pemangkasan untuk refocusing terhadap penanganan Covid-19. Akan tetapi yang terjadi pada anggaran untuk Cabor dan Koni Sumenep sebaliknya, yaitu mengalami kenaikan yang cukup besar.

“Persoalan dunia olahraga di Sumenep, sebenarnya tidak hanya menyangkut pemberian dana hibah pada masa vakum akibat pademi Covid-19. Justru banyak persoalan lain dalam birokrasi keolahragaan yang berakibat pada persoalan hukum,” katanya, Selasa (05/10/2021).

Dugaan cacat hukum itu adalah, kepengurusan di dalamnya kebanyakan diisi oleh Pejabat Negeri Sipil (PNS). 

BACA JUGA:  Akibat Pohon Tumbang, Warga Sumenep Dilarikan ke Rumah Sakit

“Pertama, pengurus cabang olahraga yang kebanyakan diisi oleh pejabat publik alias PNS. Kedua, Koni menerima bantuan dana hibah yang anggaran keolahragaannya bertambah di masa pandemi Covid-19,” paparnya.

Tinggalkan Balasan