Audiensi dengan KPU RI: Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 dorong Integritas Penataan Dapil di Daerah

Audiensi
Saat Audiensi Berlangsung dengan KPU RI

Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Integritas Pemilu 2024 melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara Daring. Jumat (10/9/21).

Fokus audiensi ini terhadap urgensi penataan Dapil (Daerah Pemilihan) DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu tahun 2024. Acara ini sebagai respon atas adanya surat edaran dari KPU RI untuk KPU Provnsi dan Kabupaten/Kota perihal pendataan wilayah administrasi untuk persiapan penataan Dapil. Perwakilan organisasi masyarakat sipil yang hadir adalah Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), KIPP, Kode Inisiatif, Puskapol UI, Netfid Indonesia, Perludem, dan KISP. Sedangkan dari KPU, 6 dari 7 komisioner KPU hadir dalam audiensi ini, terkecuali Viryan.

Dalam audiensi ini, Koalisi menyampaikan bahwa isu pen-Dapilan merupakan hal penting yang harus tetap disuarakan, mengingat esensi penataan Dapil ialah dalam rangka pembagian kursi secara proporsional atas keterwakilan calon di suatu daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis. Selain itu, urgensi pen-Dapilan juga untuk mereson hasil sensus penduduk tahun 2020, dan menjadi konsen utama mengingat Pemerintah dan DPR RI menyepakati untuk tidak merevisi UU Pemilu.

”SPD mengapresiasi KPU yang menginstruksikan jajarannya di kota/kabuputen dan provinsi terkait update perkembangan dan pendataan di wilayah. Apakah terjadi pemekaran, baik daerah otonomi baru maupun pemekaran kecamatan atau kota/kabupaten sebagai upaya mitigasi terhadap urgensi penataan Dapil di daerah. Hal ini juga untuk merespon pertambahan jumlah penduduk yang tentu berpengaruh pada alokasi kursi dan penataan Dapil“, ungkap Erik Kurniawan, Peneliti SPD.

BACA JUGA:  Penilaian Anggota DPR terhadap Label Halal yang Baru BPJPH Kemenag

Heroik Pratama, peneliti Perludem, menambahkan bahwa penataan Dapil dihadapkan pada hasil sensus pendudukan tahun 2020 yang berdampak terhadap laju pertumbuhan penduduk.

“Kami (koalisi) ingin memastikan bahwa KPU dalam proses penentuan pendapilan nantinya tetap berkomitmen pada standar dan prinsip pembentukan Dapil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 UU Pemilu, dan kontekstual terhadap laju pertumbuhan pendudukan dan isu-isu pemekaran yang ada.” Jelas Erik.

Evi Novida Ginting Manik, anggota KPU, menjelaskan bahwa KPU dalam mempersiapkan pemilu seringkali dihadapkan pada problem Dapil akibat dinamika kependudukan dan kewilayahan di daerah, apalagi pihaknya juga harus merepson pertumbuhan pendudukan jika merujuk pada hasil sensus penduduk tahun 2020.

Lanjut Evi, KPU perlu mempersiapkan soialisasi terkait penyusunan Dapil dan konsekuensinya terhadap alokasi kursi. Tahap penyususan Dapil dimulai pada November 2022, dan tahap penetapan Dapil pada Februari 2023.

Tinggalkan Balasan