Opini  

Madura Pulau PLT

Syaifuddin, Direktur Lembaga studi Perubahan dan Demokrasi (LsPD)

OPD di Pulau Madura

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di empat pemerintah daerah Pulau Madura banyak dipimpin oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT). Contoh kasusnya terkorespondensi secara empirik di beberapa Setda, Inspektorat, Sekwan, dinas, dan badan pemerintahan tersebut tahun 2019-2020.

Pada konteks inilah, berdasarkan perspektif tata administrasi pemerintahan daerah, Madura dapat disebut sebagai Pulau PLT.

Konsepsi ini koheren (coherence) dengan pernyataan pelbagai kalangan di Madura. Mahmudi, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, menyebut Bangkalan sebagai Kabupaten PLT karena terlalu banyak jabatan pelaksana tugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan (Surya, 2019).

Yulis Juwaidi, Kapala Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang menyebutkan terdapat sejumlah kursi jabatan kepala dinas (diisi/dijabat oleh PLT) yang kosong di Pemerintah Kabupaten Sampang (Tribun Madura, 2019).

Haidar Ansori, Ketua Prahara, menyebutkan bahwa Kabupaten Pamekasan sangat layak menyandang julukan kabupaten PLT (Kompas, 2020). Abuya Busro Karim, Bupati Kabupaten Sumenep, memaparkan terdapat beberapa OPD di Kabupaten Sumenep yang masih belum ada pejabat definitif (PLT) pada tahun 2019 (Tribun Madura, 2019).

Fenomena PLT OPD tersebut adalah hal yang lumrah dan dibenarkan menurut regulasi. Namun ketika jumlah kasusnya cukup banyak dan menurut regulasi melampaui batas kewenangan, pengangkatan PLT tersebut potensial menjadi masalah.

BACA JUGA:  Terjadi Kecelakaan di Sampang, Satu Orang Mengalami Gegar Otak

Hal ini karena banyaknya kasus tersebut akan dapat berdampak buruk pada kinerja dan serapan anggaran OPD. Apalagi PLT OPD tersebut melampaui batas kewenangan yang diatur dalam regulasi, maka sudah pasti tata laksana pengambilan keputusan dan tindakannya akan cacat/lemah.

Lalu pertanyaannya, bagaimana mengatasi masalah tersebut sehingga kepercayaan publik meningkat pada empat pemerintah daerah Madura?

Keputusan dan Tindakan yang Benar

Berdasarkan penelusuran penulis pada data/informasi terkait di media online, PLT OPD di Kabupaten Bangkalan tahun 2020 sebanyak 11 OPD, Kabupaten Sampang tahun 2020 sebanyak 10 OPD, Kabupaten Pamekasan tahun 2020 sebanyak 11 OPD, dan Kabupaten Sumenep tahun 2019 sebanyak 8 OPD.

PLT OPD di Kabupaten Bangkalan: (1) Sekda, (2) Sekwan DPRD, (3) Disdik, (4) Dinkes, (5) Satpol-PP, (6) DPMD, (7) BPKAD, (8) BPKSDA, (9) Inspektorat, (10) Diskominfo, dan (11) Dinas Peternakan.

PLT OPD di Kabupaten Sampang: (1) Sekda, (2) Bapelitbangda, (3) Disporabudpar, (4) Disperindagprin, (5) Dinas PUPR, (6) DPMPTSP, (7) Bakesbangpol, (8) Disdik, (9) Dinkes, dan (10) Dispendukcapil.

PLT OPD di Kabupaten Pamekasan: (1) Disdik, (2) Dinkes, (3) Dinas PU Bina Marga, (4) Dinas Kelautan dan Perikanan, (5) Dispertahorbun, (6) Dinas Koperasi dan UKM, (7) Diskominfo, (8) Badan Keuangan Daerah, (9) Bakesbangpol, (10) BKPSDA, dan (11) Satpol-PP.

BACA JUGA:  Revolusi Industri 4.0, Generasi Milenial, dan Penelitian Sosial

PLT OPD di Kabupaten Sumenep: (1) Desperindag, (2) Dishub, (3) Bakesbangpol, (4) Dinas PUPR, (5) DPMPTS, (6) Satpol-PP, (7) Dispertahorbun, dan (8) BPKAD (berita media online, 2019-2020).

Tinggalkan Balasan