PDRB empat kabupaten Madura TA 2019 secara akumulatif mencapai Rp67,8 triliun dan TA 2020 menurun menjadi Rp66,1 triliun. Angka pertumbuhannya TA 2019-2020 terkoreksi negatif sebesar -Rp1,6 triliun (-2,4%). Kabupaten yang paling tinggi kontraksinya adalah Kabupaten Bangkalan dan yang paling rendah kontraksinya adalah Kabupaten Sampang. Jumlah kontraksinya di Kabupaten Bangkalan sebesar –Rp1,0 triliun (-5,6%) dan Kabupaten Sampang hanya sebesar –Rp0,04 triliun (-0,3%).
Tidak jauh berbeda dengan PDRB, perkembangan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Madura mengalami perlambatan. Hal ini dapat dilihat pada IPM empat kabupaten Madura TA 2019-2020. Pada TA tersebut IPM-nya berada di kelompok sedang/menengah dengan IPM 64,5 dan TA 2020 IPM-nya tetap konstan berada di kelompok sedang dengan IPM 64,9.
Pada TA tersebut kenaikan IPM-nya hanya sebesar 0,4 point (0,6%). Kabupaten yang paling rendah kenaikan IPM-nya adalah Kabupaten Sumenep dan paling tinggi kenaikan IPM-nya adalah Kabupaten Sampang. Angka kenaikannya Kabupaten Sumenep hanya 0,2 point (0,3%), sedangkan Kabupaten Sampang mencapai 0,8 point (1,2%).
Berdasarkan data tersebut, dapat ditafsirkan bahwa, pertama, APBD empat kabupaten Madura TA 2019-2020 secara akumulatif tidak berkembang dengan baik. Yakni, pendapatan daerahnya tidak efektif, belanja daerahnya tidak efisien, dan rasio PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah kecil, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah empat kabupaten Madura sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam membentuk pendapatan daerah dan membiayai pelayan publik dan pembangunan daerah.
Kedua, PDRB empat kabupaten Madura TA 2019-2020 mengalami penurunan. Data ini menunjukkan bahwa daya ungkit APBD terhadap PDRB empat kabupaten Madura di TA tersebut tidak terartikulasi dengan baik.
Ketiga, IPM empat kabupaten Madura TA 2019-2020 kurang berkembang dengan baik. Meski, ada kenaikan sebesar 0,4 point (0,6%) tapi kenaikannya hanya berada pada satu level, yakni level IPM menengah. Data ini menunjukkan bahwa APBD empat kabupaten Madura di TA tersebut tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura.
(fz/sl)