Bangkalan – Proyek Percepatan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mulai digalakkan ditandai dengan disusunnya Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) sesuai Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2021.
Percepatan pembangunan ini bertujuan untuk menyelaraskan tingkat pembangunan dan kesejahteraan daerah di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi daerah yang dalam hal ini nyentuh terhadap Kabupaten Bangkalan.
Hal ini kemudian PC PMII Bangkalan mendorong dan mengangkat tema “Rekonstruksi Gerakan PMII Dalam Menghadapi Percepatan Pembangunan Daerah” dalam acara Pelatihan Kader Lanjut (PKL) yang bertempat di Penginapan Syariah Bangkalan pada Sabtu (29/1/22).
Menanggapi hal tersebut, Kholil, Ketua Umum Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bangkalan mengatakan bahwa, pembangunan ini harus berbasis kerakyatan dan tidak boleh merusak nilai-nilai lokal.
“Percepatan Pembangunan daerah ini harus berbasis kerakyatan, dalam arti harus dapat menopang kesejahteraan masyarakat. Bukan malah mengkerdilkan masyarakat. Juga, tidak boleh merusak local wisdom atau nilai-nilai religius yang menjadi identitas masyarakat Bangkalan sebagaimana yang diperjuangkan ulama-ulama,” ungkap kepada awak media pasca pembukaan PKL.
Kholil juga mendorong agar pemerintah memperjelas tugas dan fungsi TP2D agar betul-betul melakukan kerja yang efektif dan efisien untuk mewujudkan pembangunan yang berkerakyatan tersebut.
“Pemerintah harus jelas. Pembentukan TP2D ini tampaknya tidak jelas kerjanya. Dorong agar mereka melakukan pengkajian secara matang dan melakukan maping serta roadmaps yang objektif susuai yang tertuang dalam Bab 3 Perbup No 7 tahun 2021, agar tujuan kesejahteraan ini betul-betul tercapai,” tukasnya.
