Opini  

Menentukan Peran Santri pada Konsolidasi Demokrasi

Mohammad Fauzi, peminat kajian sosial-politik dan demokrasi (Dok. Madurapers, 2022).

Demokrasi diperkenalkan pertama kali di Yunani pada 3-6 s.M dan di era modern dipraktekkan negara-negara Barat di penghujung abad ke-19, yang kemudian di era kontemporer penyebar luas ke seluruh dunia (Dahl, 2001).

Demokrasi dalam pengertian ini adalah pemerintahan rakyat (Dahl, 2001; Held, 1996; Sheldon 2001). Pemerintahan ini berbeda dengan pemerintahan aristokrasi, monarki, dan oligarki, yang model pemerintahan ini hanya diperintah oleh satu orang, sekelompok orang, dan segelintir orang (Dahl, 2001; Held, 1996; Sheldon, 2001).

Di Indonesia demokrasi diperkenalkan dan dipraktekkan sejak Indonesia merdeka 1945. Model demokrasinya adalah Demokrasi Pancasila dengan asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pelembagaannya di level/tingkat negara/pemerintah Indonesia diatur dalam Pembukaan dan Pasal 1, 2, 18, 19, 22E, 28I, 28J, dan 33 UUD 1945 Amandemen ke-4.

Di tingkat daerah diatur pada Bagian Menimbang dan Pasal 25, 108, dan 161 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di tingkat desa diatur pada Pasal 26, 63, 67, 31, 54, dan 56 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di pemilu diatur pada Bagian Menimbang dan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Meski dipraktekkan dan dilembagakan sudah lama di negara Indonesia, konsolidasi demokrasi masih dipertanyakan. Fenomenanya berkembang dinamis, kadang menguat dan terkadang melemah.

Berdasarkan konteks inilah, publik/kelompok kepentingan (masyarakat), termasuk santri, krusial untuk ikut andil dalam proses konsolidasi demokrasi dengan baik. Sehingga keadilan sosial yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia tercapai dengan baik.

Namun, yang menjadi persoalan/masalah dalam hal ini adalah: (1) apakah santri pantas/layak ikut terlibat dalam demokrasi? (2) bagaimana santri menentukan perannya dalam konsolidasi demokrasi?

BACA JUGA:  Masalah Harga dan Keuangan di Indonesia, Sebaiknya Pemerintah Mengikuti Tugas Departemen yang ada

Masalah ini penting diurai/dipaparkan, hal ini karena demokrasi adalah bagian dari sistem politik, dimana oleh sebagian kalangan disebut negatif, kotor, dan buruk (Aziz, 2021).

Santri dan Konsolidasi Demokrasi

Dalam perspektif (aliran pemikiran) politik realis, politik ditekankan pada ranah perebutan dan mempertahankan kekuasaan politik. Politik main kayu Machiavellian, menjadi arus utama pemikirannya (Skinner, 2002).

Aliran politik ini memperbolehkan para aktor politik melakukan kekerasan dan manipulasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan alasan demi mencapai tujuan kebaikan masyarakat (Machiavelli, 1991).

Namun, politik tidaklah demikian, hal ini karena dalam perspektif (aliran pemikiran) politik idealis sejatinya politik tidaklah seperti model pemikiran realis (Skinner, 2002).

Menurut Noam Chomsky (1997) politik berkaitan dengan kebijakan. Politik dan kebijakan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Dimana ada kebijakan, maka di situ terdapat kekuasaan, kepentingan, dan aktor politik yang bekerja dan membentuk pertemuan harmonis dan bahkan terkadang saling bertentangan (interseksi).

Dengan demikian, santri sangat krusial/penting terjun di politik untuk tujuan merubah wajah politik ke sifat aslinya, yakni kebajikan dan kebijaksanaan untuk kebaikan masyarakat (Aziz, 2021).

Dalam konteks politik Islam, politik dapat dijadikan sebagai alat perjuangan umat Islam untuk mencapai visi politik Islam, yakni dalam konteks di Indonesia adalah visi ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an.

Pilihan tersebut, strategis karena apabila politik dilandasi oleh agama, maka politik akan baik, dan apabila politik agama disokong oleh politik, maka politik akan kuat (Al-Mawardi, 2006).

BACA JUGA:  Urgensi Literasi Digital di Era Post-Truth

Jadi, santri sebagai muslim yang taat (Geertz, 1960) tidak boleh menganggap politik itu kotor. Sebaliknya, santri harus ikut/terlibat mengontrol politik agar berada di jalur sebenarnya, yakni kebajikan, kebijaksanaan, dan kebaikan masyarakat.

Secara regulatif/normatif, santri sebagai publik atau kelompok kepentingan dapat dibenarkan melakukan hal tersebut. Hal ini karena merupakan ejawantah dari hak politik dan sipil, yang puncaknya dapat mengkonsolidasi demokrasi. Hak politik dan sipil ini sudah diatur dalam UUD 1945 (termasuk di Amandemen ke-4), UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, dan UU No. 7 Tahun 2017.

Peran ini sangat krusial diambil oleh santri karena santri merupakan bagian dari publik, yang memiliki kepercayaan pada politik idealis, yakni sebagai alat kebijakan dan kebijaksanaan untuk rakyat.

Lalu, dimana perannya yang dapat dilakukan dalam politik dan pemerintahan untuk tujuan konsolidasi demokrasi?

Di ranah politik perannya dapat dilakukan di partai politik, pemilu, pilpres, pemilukada, dan pilkades. Bentuk perannya, bisa sebagai pengurus partai, kontestan pemilihan politik, maupun partisipan/pemilih pada pemilihan politik.

Di pemerintahan perannya dapat dilakukan pada proses pembuatan sampai dengan evaluasi kebijakan, baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa.

Kebijakan tersebut, antara lain, di: (1) musyawarah rencana pembangunan, (2) pembuatan peraturan perundang-undangan, (3) realisasi anggaran, program, dan kegiatan program pembangunan, dan (4) capaian pembangunan.

Bentuk perannya, bisa melalui musyawarah, advokasi sosial, audiensi, pertemuan publik, kajian, lobi, bahkan bisa juga melalui demonstrasi (aksi massa) asal tertib sesuai regulasi.

BACA JUGA:  Feminisme, Kapitalis Vs Kapitalis

Dengan demikian, santri posisinya dalam struktur/sistem politik menjadi aktor partisipan politik dan pemerintahan yang aktifbukan pengembira politik/pemerintahanyang ikut andil menentukan konsolidasi demokrasi. Yakni demokrasi sudah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat (Sorensen, 2003).

Hasil/keluaran (ouput) dari konsolidasi demokrasi yang dapat diharapkan adalah politik dan pemerintahan menjadi baik. Dampak positif (outcome)-nya kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya tertata dengan baik.

Ukurannya secara empirik dapat dilihat/dianalisis pada kinerja politik, pemerintahan, ekonomi, sosial-budaya, hukum, dan sebagainya (Diamond, 2003).

Ketercapaian kinerja-kenerja tersebut di Indonesia tahun 2021 antara lain: pertama, demokrasi menurun karena konflik antargolongan, militer masuk ranah sipil, dan dinasti politik (Jati, 2021). Kedua, pembangunan manusia berada di level tinggi, dengan skor 0,76 (BPS RI, 2021a).

Ketiga, pertumbuhan ekonomi 7,07 persen atau Rp4,174 triliun (BPS RI, 2021c). Keempat, angka kemiskinan sebesar 26,50 juta atau 9,71 persen (BPS RI, 2022a).

Kelima, pengangguran sebesar 9,10 juta orang atau 6,49 persen (BPS RI, 2021b). Keenam, ketimpangan sebesar 0,381 berada di revel rendah (BPS RI, 2022b).

 

Penulis: Mohammad Fauzi Pengajar di PTN/PTS di Kota Surabaya dan Dewan Penasehat Lembaga studi Perubahan dan Demokrasi (LsPD)

Tinggalkan Balasan