P2KD Dlambah Dajah Tanggapi SK Bupati Tentang Penundaan Pilkades Dlambah Dajah Tahun 2021

Illustration by madurapers

Bangkalan – Beredarnya surat Bupati tentang penundaan Pilkades Dlambah Dajah sekaligus menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Dlambah Dajah bubar, kini mendapatkan tanggapan dari pihak P2KD Dlambah Dajah.

Pihak P2KD Dlambah Dajah, H. Salim, selaku ketua P2KD menyatakan bahwa pembubaran yang dilakukan Bupati tidak sesuai aturan. Ia menyatakan bahwa P2KD Dlambah Dajah dibentuk melalui surat keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Bukan Bupati.

“Kami dibentuk BPD dan di Sk-kan BPD, kok malah dibubarkan Bupati, kan aneh, gak sesuai aturan,” ujarnya kepada awak Madurapers.com saat ditemui di kediamannya, Dlambah Dajah (23/04/2022).

Menurutnya, kalau memang ada pihak yang tidak terima dan merasa dirugikan atas keputusannya, maka ia persilahkan untuk menggugat ke lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

BACA JUGA:  Klaim Pemkab Disetujui Pembukaan Sampah Kembali, Dibantah Masyarakat Socah

Tinggalkan Balasan