Penyaluran BLT-DD Lambat, Begini Penjelasan DPMD Sampang

Keterangan Photo : Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang (Doc. Anaf Foradura Pers).

SampangDinas Pemberdayaan Masyarakatan dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang memberikan alasan tentang penyebab keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dikarenakan ada perubahan mekanisme penyaluran, Jum’at (20/08/2021).

Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, R Chalilurachman, melalui Kabid Bina Pemerintahan Desa, Ilham Nurdayanto, bahwa mekanisme pencairan BLT-DD berbeda dari sebelumnya. Hal itu sesuai dengan kebijakan dari Sekjen Kemendesa yang telah berkonsultasi dengan Sekretaris Negara terkait vaksinasi.

“Dalam mekanisme tersebut ada salah satu poin yang menegaskan bahwa KPM (Keluarga Penerima Manfaat:Red) yang layak divaksin sesuai ketentuan dokter, namun KPM menolak untuk divaksin, maka KPM tersebut tidak berhak menerima BLT-DD,” paparnya.

Pihaknya mengaku menggandeng puskesmas setempat untuk melakukan vaksinasi ke KPM di setiap desa dalam penyaluran BLT-DD.

“Nantinya, KPM yang belum vaksin akan dilakukan vaksin di tempat oleh para Nakes dari puskesmas,” ungkap Ilham ke Madurapers.com via pesan WhatsApp.

Selain itu, ada beberapa proses tahapan dalam penyaluran BLT Dana Desa, sehingga tidak kunjung cair kepada masyarakat. Salah satunya, karena adanya pemindah bukuan atau salur uang.

BACA JUGA:  Kasus Dugaan Pelecehan Jurnalis, Polisi Koordinasi Dengan Ahli Bahasa

“Proses salur uang merupakan proses transfer dari kas Negara kepada kas Desa. Kas desa itu ada di Bank Sampang (BAS), sedangkan BAS ini bukan Bank yang bisa kliring,” paparnya.

Dari itu, menurut Ilham, harus ada Bank yang bisa menerima uang dari APBN, dalam hal ini adalah Bank Jatim. Jadi uang yang dari pusat itu ditransfer ke Bank Jatim dulu sebagai rekening penerimaan DD.

“Selanjutnya, uang tersebut kemudian dipindah bukukan ke rekening kas desa di BAS. Proses pemindah bukuan itu harus ada surat pernyataan dari Kepala Desa dan juga Bendahara Desa,” tuturnya.

Menurut Ilham, uang yang sudah siap di masing-masing kas desa itu langsung di pindah ke rekening KPM. Sebelum ada surat pernyataan dari Kepala desa, uang tersebut tidak bisa dipindah bukukan.

Menurut keterangannya, dari beberapa proses yang sudah dilakukan itu hanya ada empat Kecamatan yang memenuhi syarat dan dianggap siap mencairkan BLT-DD, yakni Kecamatan Sreseh, Torjun, Omben dan Kecamatan Sampang.

BACA JUGA:  Polisi Gerebek Arena Sabung Ayam di Ketapang, Penjudi Lari Berhamburan

“Di empat Kecamatan itu kami lakukan penyaluran terlebih dahulu, agar proses pencairan BLT-DD ini bisa merata di dalam satu kecamatan,” tambahnya.

“Untuk itu, para Kepala Desa yang masih belum melakukan pemindah bukuan untuk segera di selesaikan, agar BLT-DD bisa segera dicairkan ke para KPM,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan