Putusan Dewas KPK Dinilai Tidak Tegas

kantor KPK
Foto Kantor KPK RI di Jakarta

Jakarta – Sidang kode etik Dewas KPK (Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi) memutuskan Lili Pantauli Siregar Wakil Ketua KPK melanggar kode etik, Senin (30/8/2021).

Atas pelanggaran ini Majelis Etik Dewas KPK memberikan sanksi berat kepada Lili Pantauli Siregar berupa pemotongan 40% gaji pokok selama 12 (dua belas) bulan.

Pemotongan 40% gaji pokok ini per-bulan setara dengan Rp1.848.000 dan 12 bulan setara dengan Rp22.176.000. Jadi, sisa pendapatan Wakil Ketua KPK tersebut per bulan masih sangat besar, yakni mencapai Rp110.693.250.

Penghitungan ini berdasarkan pada jumlah gaji pokok dan tunjangan per bulan Wakil Ketua KPK yang diatur dalam PP No. 82 Tahun 2015.

Berdasarkan PP tersebut, Febri Diansyah mantan Kabiro Humas (Kepala Biro Hubungan Masyarakat) KPK menjelaskan dalam akun twitternya bahwa total pendapatan Wakil Ketua KPK per bulan Rp112.541.250. Pendapatan ini diperoleh dari gaji pokok Rp4.620.000 dan tunjangan Rp107.921.250.

Penghasilan tersebut menurut Febri Diansyah, yang dikenal publik sebagai mantan Jubir (Juru Bicara) KPK, belum termasuk THR. Manurutnya sanksi potong gaji pokok tersebut menunjukkan bahwa sanksi Dewas KPK lunak, tumpul, dan miris.

BACA JUGA:  TP PKK Pusat Evaluasi Program 2021 dan Bahas Rencana Program 2022

Dia mengatakan, “Dan wajar kalau Pimpinan KPK jawab begini ketika dilaporkan ke Dewan Pengawas.. “Saya enggak peduli” … Ya gimana, sanksi Dewas ke Pimpinan yg (baca: yang) terbukti melanggar etik kategori berat sekalipun ttp (baca: tetap) lunak dan tumpul.. Hanya potong gaji pokok 40%. Miris.” Senin (30/8/2021).

Zainal Arifin Muhtar Ahli Hukum Tata Negara UGM menilai sanksi Dewas KPK terhadap pelanggaran etik Wakil Ketua KPK menunjukkan bahwa Dewas KPK lemah.

Zainal Arifin Muhtar dalam tweet-nya di akun twitternya mengatakan, “Seseorang yang menyalahgunakan jabatan di KPK untuk kepentingan pribadi serta bertemu bahkan meminta sesuatu dari pihak yg (baca: yang) sedang berperkara di hukum potong gaji pokok (ingat gaji pokok gak masuk tunjangan) 40% selama setahun. Sigh… Dewas, dewan lemas. Loyo!” Senin (30/8/2021).

Terkait dengan putusan sanksi berat Dewas atas pelanggaran etik Wakil Ketua KPK tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam tweet di twitternya mengapresiasi Dewas KPK sekaligus berharap Dewas KPK lebih serius melihat hubungan antara pimpinan KPK dan koruptor.

BACA JUGA:  Generasi Z dan Milenial Potensial Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Mardani Ali Sera menjelaskan mengapa hal itu penting. Hal ini menurut Mardani Ali Sera,“Karena kepatuhan kepada hal inilah yg (baca: yang) membuat KPK ditakuti koruptor karena minimnya peluang berkompromi.”

Oleh karena itu, Mardani Ali Sera mengajak semua kalangan untuk menjaga dan mengawasi KPK. Dia mengatakan, “Ayo semua jaga KPK kita. Awasi, puji yang baik dan kritisi yg (baca: yang) salah. Jangan sampai timbul anggapan miring seperti KPK bukan benar2 (baca: benar-benar) ingin memberantas korupsi, tp (baca: tapi) justru memberantas citra lembaga pemberantasan korupsi.” Selasa (31/8/2021).

Tinggalkan Balasan