Muhammadiyah dalam akun twitternya menjelaskan bahwa langkah impor beras sebagai petir yang menyambar nasib jutaan petani yang sedang dalam masa panen, Sabtu (20/3/2021).
Menurut Mashuri, Dewan Penasehat Lembaga studi Perubahan Demokrasi (LsPD), rencana impor beras dari Thailand di akhir Maret 2021 harus dipertimbangkan kembali. Hal ini menurutnya karena berdasarkan data BPS RI 2021, proyeksi luas panen per bulan Januari-April 2021 seluas 4,86 juta hektar dengan total produksi padi mencapai 25,37 juta ton GKG (Gabah Kering Giling), meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 19,99 juta ton GKG.
Jika dikonversi menjadi beras untuk konsumsi penduduk, produksi beras per bulan Januari-April 2021 14,54 juta ton beras. Produksi ini mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84%) dibandingkan produksi beras per bulan Januari-April 2020.
Provinsi dengan produksi padi/beras yang melimpah per bulan Januari-April 2021 adalah Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Angka produksi mencapai jutaan ton padi/beras.
Provinsi yang mengalami surplus padi/beras pada panen raya di bulan Maret 2021 menurut Perum Bulog adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Lampung, Minggu (21/3/2021).
Atas dasar data tersebut, seharusnya pemerintah membuat kebijakan rasional. Dalam kondisi surplus padi/beras hasil panen petani di bulan Maret 2021, seharusnya pemerintah jangan mengagendakan impor beras.
Baru setelah pasca panen, sekitar bulan Juni-Juli 2021, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk impor beras, jika stok CBP Perum Bulog tidak mencapai target.
Hal ini, selain data stok CBP di Perum Bulog potensial berubah di akhir bulan Maret-April 2021, karena berakibat harga gabah padi dan beras produksi petani lokal menurun. Ini akan merugikan petani yang lagi panen di bulan Maret 2021.