Saksi dari Mulya Hadi Ungkap Cara Widowati Hartono Kuasai Objek Sengketa dan Dugaan SHGB “Bodong”

Saksi Nadia Shavera sewaktu didengar keterangannya, oleh Majelis Hakim yang menangani perkara perdata PMH antara Mulya Hadi vs Widowati Hartono di PN Surabaya (Sumber foto : Fajar Yudha Wardhana)

Surabaya – Persidangan perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya antara Mulya Hadi sebagai penggugat dan Widowati Hartono selaku tergugat tentang kepemilikan lahan seluas kurang lebih 6.850 meter persegi di Jalan Puncak Permai Utara III, Kelurahan Lontar semakin menarik disimak.

Pasalnya, saksi dari Mulya Hadi selaku ahli waris Randim P Warsiah yang mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa itu sewaktu persidangan agenda saksi dari Penggugat di PN Surabaya, Selasa (14/12/2021) membongkar bagaimana cara Widowati Hartono menguasai objek sengketa tersebut dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 4175 Pradah Kalikendal atas nama Widowati Hartono yang diduga cacat hukum alias “bodong”.

Dua saksi yang dihadirkan Mulya Hadi adalah Warsono dan Nadia Shavera. Keduanya berprofesi sebagai Advokat. Warsono adalah penasihat hukum (PH) Mulya Hadi dalam kasus pidana yang melibatkan Mulya Hadi di Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya. Sedangkan Nadia Shavera merupakan salah satu PH Mulya Hadi yang menjadi pemohon eksekusi mewakili Mulya Hadi atas sebidang tanah seluas sekitar 3.150 meter persegi yang berlokasi di Jalan Puncak Permai Utara III, Kelurahan Lontar.

Warsono yang mendapat giliran pertama menjadi saksi, di antaranya, mengungkap SHGB Nomor 4157 Pradah Kalikendal atas nama Widowati Hartono yang dijadikan dasar tergugat menguasai objek sengketa ternyata lokasi tanahnya bukan berada di Kelurahan Lontar. Selanjutnya Warsono mengatakan ia pernah berkirim surat kepada Lurah Pradah Kalikendal terkait SHGB Nomor 4157 Pradah Kalikendal atas nama Widowati Hartono.

BACA JUGA:  Kadiv Propam Kunjungan Kerja ke Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya

“Jawaban dari Lurah Pradah Kalikendal waktu itu mengatakan jika SHGB Nomor 4157 Pradah Kalikendal atas nama Widowati Hartono tidak tercatat dan tidak ada dalam catatan Kelurahan Pradah Kalikendal,” tuturnya.

Fakta persidangan berikutnya yang diungkap saksi Warsono mengenai kejadian kedatangan ratusan massa tanggal 9 Juli 2021 malam bertujuan merebut objek sengketa berujung penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang sudah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Warsono menerangkan sebelumnya yang menempati dan menguasai objek sengketa itu adalah Mulya Hadi.

“Setelah membuka gembok secara paksa, orang-orang ini memasukkan alat berat berupa forklif. Massa juga mencabut papan nama yang ditancapkan di lokasi obyek sengketa. Saya dan salah satu pengacara dari Mulya Hadi yakni bapak Lim Tji Tiong juga ikut terkena pukulan. Tidak lama setelah kejadian pengerahan massa itu, bapak Lim Tji Tiong meninggal dunia disebabkan terpapar virus COVID-19,” bebernya.

Saksi kedua, Nadia Shavera menjelaskan sebidang tanah seluas 3.150 meter persegi di Jalan Puncak Permai Utara III yang telah di eksekusi beberapa waktu lalu merupakan tanah milik Mulya Hadi dan masih satu kesatuan dengan sebidang tanah seluas 6850 meter persegi yang saat ini menjadi obyek sengketa.

BACA JUGA:  12 Anggota Polrestabes Surabaya Dipecat

“Sehingga luas tanah milik Mulya Hadi totalnya adalah 10.000 meter persegi,” imbuhnya.

Nadia Shavera lantas menerangkan mengapa pihak Yayasan Cahaya Harapan Hidup Sejahtera, selaku termohon eksekusi, bisa kalah dalam gugatan melawan Mulya Hadi di Pengadilan. Penyebabnya, kata Nadia Shavera, karena SHGB yang dipegang pihak Yayasan Cahaya Harapan Hidup Sejahtera adalah palsu.

“Pihak Yayasan tahu jika sertifikat yang mereka pegang atas tanah tersebut adalah palsu,” pungkasnya.

Setelah mendengarkan kesaksian dari Warsono dan Nadia Shavera, Ketua Majelis Hakim Sudar memutuskan sidang akan dilanjutkan minggu depan hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dengan agenda saksi dari Tergugat.

Johanes Dipa Widjaja, selaku PH Mulya Hadi saat diminta tanggapan terkait kesaksian Warsono dan Nadia Shavera mengatakan saksi-saksi yang dihadirkan pihaknya membuktikan bahwa obyek sengketa sebelum tanggal 9 Juli 2021 dikuasai oleh Penggugat. Dipa, panggilan karibnya, menambahkan kemudian ada peristiwa penyerangan pada malam hari saat masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilakukan oleh sekitar 200 – 300 orang.

“Padahal mengetahui bahwa terkait perkara obyek sengketa masih dalam pemeriksaan dalam perkara ini,” tulis Dipa melalui pesan WhatsApp, Rabu (15/12/2021).

Menurut Dipa, atas kejadian penyerangan tanggal 9 Juli 2021 tersebut, saksi Warsono dengan tegas menerangkan telah memakan korban jiwa, advokat Penggugat terdahulu (Lim Tji Tiong, Red) meninggal dunia diduga terpapar COVID-19 pada saat peristiwa tersebut.

BACA JUGA:  Aksi Panggung “Nyai” Nikita Mirzani Bikin Penggemar Histeris

“Dijelaskan pula beliau menjadi korban pemukulan, bahkan saksi dan anaknya pun jadi korban pemukulan,” tandasnya.

Disamping itu, lanjut Dipa, saksi yang lainnya (maksudnya Nadia Shavera, Red) membuktikan bahwa tanah seluas 3.150 meter persegi yang berasal dari induk yang sama seluas 10.000 meter persegi dengan tanah obyek sengketa saat ini seluas 6.850 meter persegi telah dilaksanakan eksekusi pengosongan pada hari Rabu minggu lalu tanpa adanya perlawanan maupun upaya hukum apapun dari pihak Terlawan.

“Membuktikan bahwa SHGB di atas tanah milik Penggugat adalah cacat hukum,” tutupnya.

Sementara itu, Adhidarma Wicaksono sebagai PH Widowati Hartono saat dikonfirmasi dan diminta tanggapan lewat pesan WA, Rabu (15/12/2021) terkait kesaksian Warsono dan Nadia Shavera berjanji akan memberikan keterangan tertulis.

“Nanti saya sampaikan,” singkat Adhi, kepada awak media Madurapers.com melalui pesan WA-nya.

Tinggalkan Balasan