DPR-RI: Pengendalian Inflasi di Daerah Jangan Hanya Jargon

Madurapers
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Ela Siti Nuryamah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Sumber Foto: KIRKA, 2021).
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Ela Siti Nuryamah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Sumber Foto: KIRKA, 2021).

“Misalnya, kita ngadain (program) pasar murah, sudah kurang lebih di 6.947 titik. Saya tidak tahu berapa (orang) ini per titiknya dan berapa subsidinya berapa? Dan itu mungkin disinergikan dengan data inflasi atau stok pangan yang ada,” urai Anggota Fraksi PKB itu.

Dia menegaskan, mengukur tingkat efektivitas program BI ini diperlukan meskipun ranah kerja BI lebih bersifat moneter.

Namun, kebijakan BI tersebut selaras dengan upaya Kemenkeu bahwa bantuan sembako selama Ramadhan dan Idul Fitri ini bagian dari upaya untuk menaikkan daya beli masyarakat.

“Tapi kan jumlahnya (bantuan ini untuk) 40 juta (jiwa) ini kan betul-betul utk shock absorber. Ini kan sudah kelihatan (dampaknya). Dari 260 juta jiwa kelihatan, 40 juta jiwa yang diberikan sembako untuk meningkatkan daya beli,” papar Ela.

Termasuk menjaga stok pangan, Ela pun mengapresiasi upaya BI yang berkolaborasi dengan Pemda setempat. Komisi XI DPR-RI, tegasnya, pun rutin untuk rapat dengan Pemda dan BI untuk mengantisipasi inflasi tersebut.

“Tetapi tadi yang disampaikan tentang early warning system (tentang) harga stok pangan. Jadi, bisa ada (laporan) update per minggu, harian, per bulan untuk harga-harga, akhirnya bisa diintervensi kebijakan,” tutupnya.