Jakarta – Anggota Komisi XI DPR-RI Ela Siti Nuryamah menegaskan pengendalian inflasi di daerah, khususnya selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, jangan hanya sebatas jargon, Minggu (9/4/2023).
Karena itu, melansir DPR-RI, dia meminta kepada segenap Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) Bank Indonesia (BI) di daerah untuk serius dan mengukur tingkat efektivitas setiap kebijakan untuk pengendalian inflasi tersebut.
“Maksudnya efektivitas itu tolong (koordinasinya) ditingkatkan dengan baik. Agar jangan hanya sebatas jargon, karena semua daerah rata-rata bicara ini, (yaitu soal) pengendalian inflasinya jaga stok pangan, semuanya daerah isunya itu apalagi hadapi lebaran.
Tetapi peran-peran ini mohon dimaksimalkan tak hanya sebatas jargon,” tegas Ela saat mengikuti pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah, Kamis (6/4/2023).
Karena itu, dia meminta para KPW BI daerah ini untuk secara rutin melaporkan setiap program BI dalam penanganan inflasi di beberapa titik.
Hal itu dalam rangka untuk mengukur dan evaluasi capaian BI serta langkah intervensi apa yang seharusnya dicapai jika target inflasi itu tak terpenuhi.
“Misalnya, kita ngadain (program) pasar murah, sudah kurang lebih di 6.947 titik. Saya tidak tahu berapa (orang) ini per titiknya dan berapa subsidinya berapa? Dan itu mungkin disinergikan dengan data inflasi atau stok pangan yang ada,” urai Anggota Fraksi PKB itu.
Dia menegaskan, mengukur tingkat efektivitas program BI ini diperlukan meskipun ranah kerja BI lebih bersifat moneter.
Namun, kebijakan BI tersebut selaras dengan upaya Kemenkeu bahwa bantuan sembako selama Ramadhan dan Idul Fitri ini bagian dari upaya untuk menaikkan daya beli masyarakat.
