Pihaknya akan meminta anggota Fraksi Gerindra, terutama yang ada di Komisi C untuk mengawal kinerja penyaluran kredit Bank Jatim dan BPR Jatim untuk sektor informal.
“Kami akan melihat seperti apa akses kredit Bank Jatim, BPR Jatim yang diberikan di sektor ini, pertanian, UMKM dan informal yakni para PKL,” ungkapnya.
Dia tak menampik jika mencari keuntungan merupakan keniscayaan bagi BUMD. Namun, ikut serta bersama Pemprov Jatim untuk sebuah perjuangan pengentasan kemiskinan juga merupakan tujuan mulya.
“Bank Jatim, BPR Jatim punya PAD yang tinggi kami senang. Tetapi kami jauh lebih senang apabila bank Jatim, BPR Jatim benar-benar satu frekuensi dengan gubernur untuk memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM sektor informal, seperti PKL, pedagang kelontong, dan juga petani,” katanya.
“Kami berkeyakinan apabila petani pelaku UMKM pelaku informal seperti PKL ini belum bisa mengakses permodalan dengan baik maka kemiskinan di Jatim akan sangat sulit diurai,” pungkas Fawait yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim.