FKMS Gelar Aksi; Polres dan Kejari Sumenep Main Drama Soal Dugaan Korupsi Gedung Dinkes

Aksi teatrikal pantomim oleh FKMS untuk mengkritik penegak hukum terkait penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Dinkes Sumenep, Senin 09 Agustus, sampai Kamis 12 Agustus 2021. (Istimewa).

Sumenep – Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada pembangunan gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat protes dari sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS).

Protes itu disampaikan melalui aksi teatrikal pantomim di berbagai tempat umum di Kabupaten Sumenep selama empat hari, yaitu dari Senin (09/08/2021) hingga hari ini, Kamis (12/08/2021).

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik kepada penegak hukum yang sampai saat ini belum memberikan tindakan jelas perihal kasus dugaan korupsi pada pembangunan gedung Dinkes Sumenep yang telah dilaporkan sejak tahun 2015 lalu.

Koordinator aksi, Abd Mahmud mengungkapkan, bahwa tersangka telah ditetapkan oleh Polres Sumenep sejak Bulan Oktober, Tahun 2019. Namun hingga saat ini belum ada proses lebih lanjut.

“Oktober 2019 kemarin, porles sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini, tapi sampai sekarang belum ada kepastian hukum,” jelasnya, Kamis (12/08/2021).

Pembangunan gedung Dinkes itu, menurut Mahmud telah menghabiskan dana sebesar 4,5 miliar yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2014.

“Uang 4,5 M itu milik rakyat, dan itu tidak sedikit. Seharusnya penegak hukum sudah menyelesaikan kasus ini,” terangnya.

BACA JUGA:  Enam Tahun Tidak Usai, Dugaan Korupsi Gedung Dinkes Sumenep Masih Jadi Atensi Mahasiswa

Sebenarnya, kawalan yang dilakukan FKMS untuk membuka kedok di balik dugaan korupsi ini telah dilakukan dari beberapa bulan lalu. Pertama, FKMS sempat menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Sumenep, pada Selasa (01/06/2021).

Hasil dari aksi tersebut, Mahmud mengatakan bahwa Kasatreskrim Polres Sumenep mengaku telah menyerahkan berkas perkara kasus gedung Dinkes kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

“Katanya sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sumenep,” ungkapnya.

Namun, pihaknya tidak langsung percaya begitu saja pada kepolisian. Sehingga FKMS kembali melakukan kawalan berbentuk audiensi terhadap pihak Kejari Sumenep, pada Rabu, (23/06/2021) dengan maksud ingin mengklarifikasi.

Tinggalkan Balasan