Inovasi Daerah di Madura 2021

IID Pemerintah Daerah di Madura
IID Pemerintah Daerah di Madura (Dok. Madurapers, 2023).

Bangkalan – Pasca penetapan PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan inovasi daerah. Tujuan inovasi ini untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sasarannya diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Bentuk inovasi daerah berupa tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi lainnya. Inovasi daerah ini dapat berasal dari kepala daerah, DPRD, ASN, perangkat daerah, dan masyarakat.

Data di laman Badan Litbang Kemendagri per-bulan April 2021 memperlihatkan bahwa Indeks Inovasi Daerah (IID) Pemerintah Daerah di Pulau Madura masuk kategori sangat inovatif dan inovatif.

IID Pemerintah Daerah yang masuk kategori sangat inovatif adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Sampang. IID Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan masuk kategori inovatif. Peringkat IIDnya di level Madura, Kabupaten Sumenep berada di posisi pertama. Posisi kedua hingga keempat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.

Jumlah inovasi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep mencapai 147 inovasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sebanyak 71 inovasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang sebanyak 81 inovasi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan hanya ada 32 inovasi.

Respon (2)

  1. IID sbg produk PP no. 38 th 2017 ini kayaknya tdk sepenuhnya sejalan dg visi misi bupati saat kampanye. Harusnya pertama, ada tim transisi yg menjembatani evaluasi dan progress dari kebijakan inovatif bupati yg lama ke yg baru agar sinergis dan sejalan. Kedua, platform politik atau kontrak politik bupati yg jadi bisa dipublish di baliho tiap pojok kabupaten, shg masyarakat tahu apa inovasi dan target waktunya. Ketiga, Think tank bupati harusnya jadi tim kreatif dan inovasi kebijakan di daerah dan tdk hanya sebatas simbol ABS (asal bapak senang). Keempat, perlu ada kompetisi dan evaluator kebijakan yg memonitor scr berkala, shg IID berjalan optimal sesuai ekspektasi masyarakat dan pemerintah pusat

  2. Lemahnya di struktur dan lembaga pendamping shg inovasinya minim. Idealnya jika demikian lakukan kolaborasi dgn PTN/PTS, lembaga masyarakat dll.

Tinggalkan Balasan

Eksplorasi konten lain dari Madurapers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca