Kemendagri Berharap BUMDes sebagai Instrumen Optimalkan Potensi dan Pemberdayaan Ekonomi di Desa

Foto Peluncuran Sertifikat Badan Hukum BUM DESA (Sumber: Kemendagri, 2021).

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi instrumen untuk mengoptimalkan potensi dan memberdayakan perekonomian di desa.

Dalam berita di website resmi Kemendagri, harapan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dalam Peluncuran Sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa dan Rapat Koordinasi Nasional Badan Usaha Milik Desa Tahun 2021 di Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta, Senin (20/12/2021).

Yusharto mengatakan, “Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini menjadi salah satu upaya sekaligus instrumen bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi dan memberdayakan ekonomi masyarakat di desa.”

Dia mengatakan lebih lanjut, BUMDes merupakan alternatif komplementer untuk mewujudkan tujuan ber-desa dalam mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat terkait pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

Tak hanya itu, BUMDes juga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

BACA JUGA:  Ketua DPD Minta Penjelasan Kejagung Hasil Psikotest dan Tes Kesehatan Anak Tukang Sapu di Surabaya yang Diberi Nilai Nol

Dia menjelaskan, “Tentunya untuk pemerintah desa perlu mendorong untuk menciptakan ekosistem yang kondusif dalam pengembangan usaha di desa dan mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam kreasi dan inovasi produk-produk BUMDes maupun bentuk usaha yang akan dilakukan.”

Yusharto memandang, BUMDes memiliki peluang dan potensi yang begitu besar dalam menggerakkan roda pemerintahan desa, sehingga diperlukan pemetaan potensi dan finansial desa.

Oleh karena itu, menurutnya, dana desa atau kemampuan desa dari segi finansial perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Yusharto selanjutnya mengatakan, terlepas dari adanya perubahan status hukum dari badan usaha menjadi badan hukum, diharapkan BUMDes tetap dapat mewujudkan tujuan awal pembentukannya, yakni untuk melayani publik, di samping memperoleh profit dari unit usaha.

Terkait hal itu, kolaborasi antarstakeholder baik pemerintah, akademisi, swasta, media, dan kelompok masyarakat menjadi kunci utama dalam mendukung perkembangan BUMDes ke depan.

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri ini menjelaskan, “Pemerintah desa dan pemerintah daerah harus mendukung setiap bidang usaha yang dilakukan masyarakat dan bersinergi, bukan bersaing untuk saling mematikan dengan jenis usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat.” (*)

BACA JUGA:  Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam Laksanakan Rakor terkait Pengungsi Etnis Rohingya

Tinggalkan Balasan