Bangkalan – Memasuki tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2023 perangkat pemerintah level Kecamatan Sepulu dinilai tidak netral, khusunya di beberapa desa di Kecamatan Sepulu. Tindakan ini menjadi fenomena yang janggal di beberapa desa yang akan melaksanakan Pilkades beberapa bulan mendatang, Perilaku ini dinilai sebagan warga tempatan tidak netral dan cenderung tidak proporsional, Kamis (5/1/2023).
Netralitas ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Harusnya pejabat tersebut perlu mengawal ketat tahapan pilkades, baik dari kecamatan, kepolisian, koramil, muspika kecamatan, dan elemen lainnya. Namun, PJ kepala desa yang menjabat di Desa Klabetan dinilai problematik oleh warga, sehingga ada gejolak antarpendukung bakal calon di desa tersebut.
Mat Ramli, salah satu warga Desa Klabetan saat di konfirmasi oleh awak media Madurapers melalui telepon seluler mengatakan, terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sepenuhnya merupakan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD). Oleh karena itu, P2KD harus bersifat netral dan bertanggungjawab dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkades yang akan datang.
“Persoalan ini harus dipantau dan diawasi oleh muspika kecamatan. Jangan sampai instansi kecamatan juga bermain, memihak ke salah satu calon. Ini sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nantinya,” ungkap pemuda asal Desa Klabetan itu, Kamis, (05/01/2023).
