Namun, menurut Rofi, salah satu koordinator lapangan (korlap) aksi, jumlah peserta diperkirakan bisa lebih banyak dari perkiraan awal.
“Kemungkinan massa yang hadir bisa lebih dari seribu orang, karena banyak perangkat desa dari berbagai wilayah yang merasa dipecat sepihak akan ikut bergabung membawa massa,” ujar Rofi, Sabtu (25/10/2025).
Dalam surat tersebut, F.A.M dan AMDB mengajukan dua tuntutan utama:
- Mengembalikan perangkat desa dan BPD yang diberhentikan secara sepihak karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Menganggarkan dan mengesahkan dana pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Sampang untuk tahun 2026.
Rofi juga menyampaikan harapan agar aparat keamanan dapat membantu menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
“Kami ingin aksi ini berjalan damai, tertib, dan sesuai aturan. Harapan kami pihak kepolisian dapat mengawal demi keamanan bersama,” lanjut Rofi.
Sementara itu, Plh Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, saat dikonfirmasi melalui pesan whatsApp, menyatakan belum dapat tembus informasi perihal kegiatan unjuk rasa pada tanggal 28 Oktober 2025.
“Mohon maaf, humas belum dapat tembusan info bahwa selasa tanggal 28 10 25 ada unras. Namun kita akan cros cek ke bagian perijinan. Mohon waktu,” tulis AKP Eko.