Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengeluarkan kertas posisi berjudul Perempuan Terperangkap dalam Indonesia Gelap. Dokumen ini menyoroti delapan masalah yang memperburuk kehidupan perempuan di bawah rezim oligarki saat ini.
Nasional
Pseudo-Spiritualitas dan Korupsi: Tantangan Negara Religius
The Lead Institute, Universitas Paramadina, menggelar webinar bertajuk “Pseudo-Spiritualitas, Religius Tapi Gemar Korupsi” dalam rangka Program Ramadan 2025. Acara ini menghadirkan Prof. Dr. Media Zainul Bahri, Dida Darul Ulum, M.A, dan dimoderatori oleh Maya Fransiska.
Kementerian Keuangan Beri Insentif Pajak untuk Karyawan, Daya Beli Diharapkan Naik
Insentif pajak ini diberikan kepada pegawai tetap dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan dan pegawai tidak tetap dengan penghasilan hingga Rp500 ribu per hari. Sektor yang menerima manfaat ini adalah industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit.
DPR Soroti Buffer Zone Pertamina di Dekat Pemukiman
Komisi XII DPR RI menyoroti keberadaan buffer zone Pertamina yang berdekatan dengan pemukiman warga. Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa masalah ini harus menjadi perhatian serius karena berisiko terhadap keselamatan masyarakat.
Bank Indonesia Permudah Penukaran Uang Melalui Kas Keliling
Bank Indonesia menyediakan layanan kas keliling untuk mempermudah masyarakat dalam penukaran uang Rupiah. Layanan ini memastikan ketersediaan uang layak edar dengan jumlah dan pecahan yang sesuai.
Komisi I DPR Bahas Perubahan UU TNI, Atur Usia Pensiun dan Jabatan Sipil
Komisi I DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Perubahan UU TNI. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait batas usia pensiun dan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.
DPR Sorot Pertamax Oplosan dan Gaji Fantastis Direksi Pertamina
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti kasus Pertamax oplosan yang melibatkan PT Pertamina dan sub-holdingnya. Ia menegaskan bahwa permintaan maaf dari Pertamina tidak cukup untuk menyelesaikan dampak yang dirasakan oleh konsumen.
DPR Desak Pertamina Bersihkan Mafia Migas dan Reformasi Tata Kelola
Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, menekankan pentingnya pemberantasan mafia migas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa upaya reformasi tata kelola energi sempat diusulkan pada 2009-2014, tetapi tidak direalisasikan.
Rakyat Harus Kritis dan Jangan Mau Dibohongi Lagi
Masyarakat, kata Henri, harus lebih kritis dalam memahami situasi politik dan hukum di Indonesia. Ia mengajak publik untuk mencari sendiri fakta-fakta yang mungkin sengaja disembunyikan oleh para elit. “Banyak elit yang seolah nampak baik, tapi senantiasa tidak jujur,” ujarnya.
Jelang Lebaran, Menag Larang Pejabat Pakai Fasilitas Negara untuk Kepentingan Pribadi
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan para pejabat agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi menjelang Lebaran. Ia menegaskan hal ini usai menjadi narasumber di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pada Rabu (12/03/2025).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.