Menilai dari segi beredarnya informasi mengenai pelantikan PC PMII Bangkalan yang dinilai ilegal, penulis rasa koordinasi serta mekanisme untuk sampai melaksanakan pelantikan sudah dilalui oleh pengurus cabang PMII Bangkalan periode 2023-2024. Ini tidak mungkin ketua umum PB PMII memberikan mandat pelantikan tanpa mengikuti mekanisme PO organisasi.
Bahkan seleberan informasi yang mengatakan pelaksanaan Konfercab 5 Februari 2023 dinilai ilegal, penulis rasa bahwa forum pemilihan PMII Bangkalan terdapat kepatiaan yang dibentuk pengurus-pengurus cabang waktu itu, dan penulis yakin ilegalnya konfercab 2023 yang dilaksakan tanpa keberadaan kepanitiaan serta pengurus cabang karena tidak akan ada proses pendemisioneran yang dilakukan.
Disamping itu, dalam informasi yang beredar dikatakan bahwa konfercab 5 Februari 2023 adalah ilegal. Padahal disebut sebagai ilegal ketika tidak sesuai dengan keputusan PC PMII Bangkalan dan melaksanakan konfercab tanpa sepengetahuan Pengurus Cabang.
Berdasarkan informasi dari salah satu ketua komisariat yang ikut serta dalam konfercab Bangkalan bahwa pengurus koordinator cabang PMII Jawa Timur memasrahkan penyelesaiaan konflik PMII Bangkalan terhadap pengurus PB PMII, serta hal konkrit yang penulis temui PKC PMII Jawa Timur mengeluarkan surat pelimpahan Konfercab dengan nomor surat istimewa pada tanggal 5 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Beijuri sebagai Ketua PKC PMII Jawa Timur.
Oleh sebab itu, ketika PB PMII melakukan tindakan tegas penyelesaian konflik PC PMII Bangkalan sudah sesuai karena PKC PMII Jawa Timur sudah tidak mampu menyelesaikan konflik PC PMII Bangkalan.
Penulis merasa ada hal penting yang harus kita lakulan dan selesaikan, yakni melakukan pengkaderan untuk mencerdasakan kader-kader seluruh komisariat dan rayon sekabupaten Bangkalan. Mari kita lapang dadang dan anggaplah bahwa kontestasi pemilihan PC PMII Bangkalan sudah selesai agar tidak mengganggu jalannya kaderisasi.
***Waid adalah kader PMII Bangkalan