Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana implementasi program makan siang gratis, yang diyakini akan terlaksana tanpa pertimbangan yang matang terhadap anggaran yang tersedia, Senin (4/3/2024).
Huda menegaskan perlunya dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu terkait wacana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung program tersebut, mengutip dari Parlementaria.
Menurut Syaiful Huda, studi kelayakan ini sangat penting agar program makan siang gratis dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan awalnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan program ini hanya dilakukan sebagai langkah politis semata tanpa memperhitungkan dampak yang mungkin timbul.
Sebagai peringatan, Huda mengutip pernyataan Bank Dunia yang menekankan agar Indonesia berhati-hati dalam mengelola defisit anggaran, terutama jika program makan siang gratis akan terealisasikan.
Ia menekankan bahwa implementasi program ini harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebelumnya menyatakan bahwa pembiayaan untuk program makan siang gratis akan berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran dari pihak Komisi X DPR RI, terutama terkait dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Huda menegaskan bahwa alokasi dana BOS dari APBN perlu ditingkatkan hingga 600 persen jika kebijakan ini benar-benar akan dijalankan.
