MK Putuskan Polisi Berhak Berhentikan Orang yang Dicurigai dan Memeriksa Identitasnya

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) menjadi Ketua Majelis Hakim Pleno dalam persidangan pembacaan Putusan uji materiil UU Polri (Sumber Foto : Div Humas Mabes Polri)

Jakarta – Permohonan pengujian materiil UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang diajukan oleh Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (25/1/2022).

“Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Pleno Anwar Usman, yang didampingi para Hakim Konstitusi lainnya, dalam sidang agenda Putusan.

Sebelumnya, dalam permohonan Nomor 60/PUU-XIX/2021, yang mendalilkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri menyatakan, “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri”.

Para pemohon mendalilkan telah timbul rasa kekhawatiran dan ketakutan dalam diri para pemohon ketika melakukan aktivitasnya kemudian diberhentikan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan identitas atau tanda pengenal diri sebagaimana amanat dalam pasal tersebut.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh hakim MK Manahan M.P. Sitompul, MK berpendapat bahwa tidak adanya batasan kewenangan kepolisian ,yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Polri bukanlah menjadi penyebab oknum kepolisian melakukan tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan orang lain.

BACA JUGA:  Fraksi PKB DPR RI Dorong Realisasi Perpres Dana Abadi Pesantren, Cucun: Bisa Jadi Kado Indah di Peringatan Hari Santri

Persoalan yang para pemohon dalilkan kata Manahan M.P Sitompul bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi dari norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2002.

Persoalan implementasi norma terkait dengan tayangan kegiatan Kepolisian yang marak di media massa, sambung Manahan M.P Sitompul, menurut MK telah memiliki batasan yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kode etik profesi serta peraturan pelaksana lainnya.

“Oleh karena itu, baik aparat Kepolisian maupun media massa, diharapkan dapat selalu berhatin- hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tetap dalam koridor yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul, sewaktu membacakan pertimbangan Putusan.

Dengan demikian menurut MK, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah norma yang konstitusional. Kekhawatiran para pemohon berkenaan adanya tindakan merendahkan harkat dan martabat dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Kekhawatiran akan diperlakukan semena-mena sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 merupakan persoalan implementasi norma tersebut, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma.

BACA JUGA:  Pengangguran Naik Selama Tahun 2021

Diketahui Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga menjelaskan kedudukan hukum para pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah.

Para Pemohon berpotensi diperiksa oleh aparat kepolisian guna melakukan pengecekan identitas pribadi, sesuai dengan amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2002.

Pemohon beralasan kegiatan patroli tersebut sering kali dilakukan pada malam hari dan tidak tertutup kemungkinan dilakukan juga pada siang hari. Saat pemeriksaan, menurut pemohon juga terdapat tindakan petugas kepolisian yang kerap kali memarahi, membentak, dan meneriaki orang yang sedang diperiksa, hingga melakukan gerakan-gerakan yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia.

Kegiatan patroli petugas kepolisian dapat disaksikan melalui tayangan televisi, yaitu dalam pogram 86 dan Jatanras Net TV dan Program The Police yang dinaungi Trans7.

Sedangkan kanal YouTube yang menayangkan hasil rekaman video tersebut adalah kanal Trans7 Official dan 86, Custom Protection serta kanal-kanal lainnya yang menampilkan tindakan-tindakan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

BACA JUGA:  Panglima TNI Sampaikan Keterangan di MK

Dasar para pemohon, lengkap atau tidaknya identitas orang yang sedang diperiksa di bawah pengaruh alkohol atau tidak, melakukan salah atau tidak, hal tersebut bukan merupakan alasan bagi petugas kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perendahan martabat manusia.

Apalagi, menurut pemohon tindakan tersebut dilakukan sambil direkam dan ditayangkan di televisi atau YouTube atau media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khayalak umum.

Para pemohon juga mengkhawatirkan adanya potensi rusaknya mental para pemohon yang disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan setelah hasil rekaman tersebut diakses oleh khayalak umum.

Tinggalkan Balasan