Pemangku Kebijakan dan Akademisi di Jatim Sepakat Tolak Intoleransi di Lingkungan Sekolah

Madurapers
Dirbinmas Polda Jatim Kombes Pol Asep Irpan Rosadi menjadi salah satu pembicara di kegiatan diskusi ahli menangkal paham intoleransi di lingkungan sekolah yang digelar oleh Pusham Surabaya (Sumber Foto : Bid Humas Polda Jatim)

Surabaya – Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Surabaya menggelar diskusi ahli secara luring dan daring bertajuk “Membangun Ekosistem Toleran di Lingkungan Sekolah Berbasis Human Security dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Ekstrimisme Sebagai Salah Satu Upaya Dialog Untuk Mendorong Penyusunan Muatan Lokal” di Hotel Harris Surabaya, Kamis (27/1/2022) sejak pukul 08.00-14.00 WIB.

Sebagai narasumber terdiri dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif sampai akademisi di Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk mendukung Peraturan Presiden (Perpres) Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) menggunakan metode soft approach (pencegahan). Kegiatan ini didukung penuh oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS).

Ketua Pusham Surabaya Johan Avie mengatakan diskusi ahli ini bertujuan merumuskan rencana strategis untuk menciptakan ekosistem toleran di lingkungan sekolah wilayah Jawa Timur. Johan, panggilan karibnya, mengingatkan ancaman ekstremisme dan radikalisme berbasis Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) di lingkungan sekolah bukanlah dongeng belaka.

“Ini fenomena nyata. Melalui diskusi ahli hari ini, kami ingin mendorong agar kita semua dapat melakukan pencegahan terhadap aksi – aksi ekstremisme dan radikalisme berbasis SARA sedini mungkin melalui pendekatan Human Security (Keamanan Manusia),” harapnya.

Dunia maya menurut Johan juga memiliki peranan penting untuk membentuk paham radikalisme, karena tidak bisa dikontrol secara total. Dengan begitu kata Johan harus ada pemahaman yang baik mengenai ideologi tentang ekstremisme.

“Sekolah menjadi salah satu benteng penting untuk mengatasi ideologi ekstremisme,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Prof Masdar Hilmi menjelaskan kelompok radikal memanfaatkan ruang yang tersedia untuk mengkampanyekan agenda politisnya. Agenda tersebut salah satunya terang Prof. Hilmi adalah mengganti sistem demokrasi.

“Kelompok tersebut tidak seragam dan tentu saja imajinasi tentang bentuk negara berbeda – beda. Fenomena nyata lainnya adalah kelompok radikal tersebut sudah menyasar ke institusi pendidikan dini hingga perguruan tinggi,” ingatnya.