Bangkalan – Pemilihan umum, atau yang sering disebut pemilu, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem politik di berbagai negara di seluruh dunia. Pemilu adalah proses di mana warga negara memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Namun, bagaimana pemilu dijalankan dan dampaknya tergantung pada jenis rezim politik yang mengelolanya.
Dalam rezim demokratis, pemilu diatur secara adil dan transparan. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, persamaan suara, dan akuntabilitas, menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemilu.
Hal ini dijelaskan oleh Robert Dahl, seorang ilmuwan politik terkenal, dalam konsep “demokrasi poliarkis”. Dahl menjelaskan bahwa demokrasi sejati harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk kebebasan berbicara, hak untuk memilih dan dijatuhi hukuman secara adil, serta kebebasan berorganisasi politik.
Dalam rezim demokratis, pemilu memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk memilih wakilnya. Pemilih memiliki hak untuk memilih tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Hasil pemilu mencerminkan kehendak mayoritas, dan pemenangnya akan menjadi pemerintah yang sah yang mewakili kepentingan rakyat.
Namun, di sisi lain spektrum politik, terdapat rezim yang tidak demokratis di mana pemilihan umum sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan penguasa yang otoriter. Dalam rezim semacam itu, pemilu sering kali dipenuhi dengan kecurangan dan manipulasi.
Seorang ilmuwan politik terkemuka, Fareed Zakaria, menggambarkan fenomena ini dalam bukunya yang terkenal, “The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad”. Zakaria menjelaskan bahwa di beberapa negara, pemilu digunakan sebagai alat legitimasi bagi rezim otoriter, sementara kebebasan sipil dan hak asasi manusia sering kali diabaikan.
