Selain itu, studi akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) berbasis masyarakat mampu mengurangi risiko banjir hingga 40 persen. Pendekatan ini melibatkan warga dalam pemulihan vegetasi di hulu dan penguatan struktur tanah.
Wahyudi menambahkan bahwa Pemkab Sampang perlu mengadopsi pendekatan terintegrasi lintas sektor. “Tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur, harus melibatkan masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam merancang solusi,” ujarnya.
Strategi jangka panjang juga memerlukan upaya konservasi lingkungan secara menyeluruh. Universitas Brawijaya dalam risetnya menyarankan program agroforestri sebagai solusi multifungsi untuk pengendalian banjir dan peningkatan kesejahteraan petani di wilayah hulu.
Langkah-langkah berbasis komunitas terbukti lebih berkelanjutan dibanding pendekatan top-down. Studi akademisi Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan menunjukkan keberhasilan program drainase berbasis partisipasi warga dalam menurunkan kejadian banjir perkotaan.
Pemerintah daerah harus menyusun kebijakan baru dengan dasar hasil riset yang telah teruji di wilayah lain. Tanpa keberpihakan terhadap inovasi dan kolaborasi, banjir akan terus menjadi rutinitas bencana yang tak kunjung usai di Sampang.