Surabaya – Penyelesaian permasalahan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell Simo Magersari dengan Johny Susanto, pemilik Ruko yang letaknya bersebelahan dengan lokasi pembangunan SPBU tersebut, menemui jalan buntu.
Pasalnya, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing dengan Komisi C DPRD Kota Surabaya, Frangky yang mengaku sebagai kuasa pemilik lahan yang disewa SPBU Shell menyatakan pihaknya tidak mau membeli ruko milik Johny Susanto dengan alasan sudah melakukan investasi di tempat lain, Rabu (12/1/2022).
Statemen Franky itu sontak membuat pimpinan RDP Baktiono yang juga sebagai Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya naik pitam. Baktiono dengan nada tinggi menuding Franky telah mengingkari janji membeli ruko milik Johny Susanto.
“Saudara (maksudnya Franky, red) pada saat kami sidak di lokasi pembangunan Shell Simo Magersari mengatakan niat membeli ruko saudara Johny Susanto, tetapi bilang penawaran yang diajukan terlalu tinggi. Kami sudah berupaya agar ruko milik bapak Johny Susanto dibeli sesuai harga pasar, sekarang malah membuat keputusan tidak mau membeli,” semprot Baktiono kepada Franky.
Keputusan Franky membuat suasana RDP menjadi tegang dan menyulut Johny Susanto interupsi. Ia mempertanyakan legal standing (kedudukan hukum) Franky yang mengaku sebagai kuasa dari pemilik lahan.
“Mohon maaf kalau memang bapak Franky sebagai kuasa pemilik lahan, tolong ditunjukkan surat kuasanya. Semua orang bisa saja mengaku sebagai kuasa pemilik lahan. Percuma kita musyawarah jika legal standing bapak Franky tidak jelas. Pasti tidak akan ada solusi dan hanya membuang waktu saja,” seru Johny Susanto.
Franky yang tidak mengira ditanya legal standing dan surat kuasa, tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Dia masih tetap ngotot bahwa dirinya adalah kuasa pemilik tanah, namun tiba-tiba Franky memutuskan meninggalkan ruang rapat bersama teman wanitanya yang mengaku sebagai pihak yang mengurus perizinan lahan tersebut.
“Kalau maunya begitu, saya keluar saja dari sini,” ucapnya yang langsung dipersilakan oleh Baktiono.
Buntutnya, Baktiono memerintahkan kepada Camat Sukomanunggal dan Lurah Simomulyo agar mencari tahu siapa pemilik tanah yang sekarang ini disewa PT Shell Indonesia untuk dibangun SPBU. Baktiono juga berpesan kepada perwakilan Shell yang ikut hadir di RDP supaya kedepannya lebih teliti melalukan perjanjian sewa lahan.
“Contohnya seperti ini, pihak pemilik lahan kalau lepas tangan akhirnya Shell yang repot karena pekerjaan pembangunan ikut terhenti jika terjadi masalah dengan warga,” ujarnya.
Dalam RDP ini Benhard, perwakilan dari PT Shell Indonesia menyampaikan pihaknya telah memberikan kompensasi kepada warga Simomulyo melalui LPMK Kelurahan Simomulyo untuk pembangunan Balai RW.
Karena pihak PT Shell dinilai kooperatif dan telah mengantongi izin, akhirnya Komisi C DPRD Kota Surabaya bersepakat menyetujui pembangunan SPBU Shell Simo Magersari dapat dilanjutkan setelah sebelumnya dihentikan Satpol PP Kota Surabaya.
Keputusan Komisi C DPRD Surabaya terkait proyek pembangunan SPBU Shell yang bisa dilanjutkan kembali ditanggapi secara legowo oleh Johny Susanto. Ia menyampaikan terima kasih atas upaya Komisi C DPRD Kota Surabaya yang telah serius dan bekerja keras memperjuangkan pengaduannya.
“Saya tidak ada niat menghambat niat Shell usaha. Tetapi saya juga harus berjuang untuk keluarga yang memang tidak mau tinggal bersebelahan dengan SPBU. Meski ternyata pihak yang mengaku kuasa pemilik lahan terkesan mempermainkan saya dan Komisi C. Rencananya saya akan tempuh gugatan di PTUN,” tegas Johny Susanto.
Hearing ini menghasilkan 9 poin kesimpulan menindaklanjuti pengaduan warga terkait permasalahan pembangunan SPBU Shell di Jalan Simo Magersari Nomor 115-117.
Berikut ini hasil kesimpulan Komisi C DPRD Surabaya: pertama, dampak Lalu Lintas sebelum dan sesudah pembangunan untuk jalan masuk 12 meter dan keluar 10 meter. Kedua, PT Shell Indonesia menyediakan penjaga yang mengatur masuk dan keluar. Ketiga, dipasang warning light.
Keempat, hasil kesimpulan rapat di Kecamatan untuk segera direalisasikan dan PT Shell Indonesia akan merealisasikan proposal usulan paling lambat 1 minggu setelah menerima dokumen proposal bengkap.
Kelima, penyelesaian antara pemilik lahan yang disewa oleh PT Shell Indonesia dengan Sdr. Johny alamat Jl. Simo Magersari No. 66 yang akan menjual sesuai dengan harga pasar atau sesuai appraisal kepada Pemilik Lahan sebagaimana tercantum dalam Kesimpulan Rapat di Kecamatan tanggal 09 Desember 2021 Poin 2.
Keenam, camat dan lurah mempertemukan pemilik lahan Oei Han Tjhim dengan PT Shell dan Sdr. Johny selambat-lambatnya 1 minggu. Ketujuh, jika belum ada titik temu seperti yang tertera di No. 5 dan No. 6 bisa menempuh jalur hukum.
Kedelapan, PT Shell dapat melaksanakan pembangunan SPBU sesuai dengan ijin dan hasil resume. Kesembilan, Satpol PP mencabut Surat No. 640/6029/436.7.22/2021 tanggal 25 November 2021.
