Pakar Hukum Tatanegara, Bivitri Susanti, mengungkapkan keprihatinannya terhadap empat aspek yang menurutnya telah dimatikan secara legal dalam konteks sistem hukum di Indonesia
Breaking News
Pemerintah Daerah Didukung Alokasikan APBD untuk Program MBG
Komisi IV DPR RI Soroti Polemik Pembangunan Pagar Laut di Bekasi
Baleg DPR RI Siap Bahas RUU Pemilu dan Pilkada, Targetkan Aturan Lebih Adil dan Demokratis
ID FOOD Dorong Kemajuan Petani dan Peternak Lokal Lewat Program MBG
Relokasi Warga Gaza Dinilai Hanya Perkuat Penjajahan Ilegal Israel