Perihal penundaan Pemilu, menurutnya, adalah domain dari undang-undang dan menjadi kewenangan DPR serta pemerintah selaku pembuat undang-undang.
Melampaui Kewenangan
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
Breaking News
Strategi Terpadu Bappeda Sumenep Buahkan Hasil, Angka Kemiskinan Turun 0,76 Persen Koleksi Arinna Hijab Premium Bawa Nuansa Madura ke Panggung SFP 2025 Dana Ganti Rugi Rumpon Rp21 Miliar Diduga Diselewengkan, Nama Bupati Sampang Ikut Terseret Pemkab Sumenep Perkuat Keamanan Data Lewat Bimtek Penanganan Insiden Siber Pilkades Sampang Belum Jelas, DPMD: Tergantung Eksekutif dan Legislatif