Anggota DPRD Ini Enggan Komentar Soal Meningkatnya Kasus Penganiyaan Perempuan dan Anak

Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Melly Sufianti (Sumber Foto: Istimewa)

Sumenep – Meningkatnya kasus penganiyaan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, hingga kini belum ada sikap tegas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam menanganinya.

Sebelumnya, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3A KB) Kabupaten Sumenep, mencatat kasus penganiyaan terhadap perempuan dan anak melonjak tinggi dari 5 (lima) tahun terakhir.

Kasus penganiyaan perempuan dan anak pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) kasus, dan pada tahun 2018 ditemukan 1 (satu) kasus. Sedangkan pada tahun 2019, tidak ada laporan atau ditemukan kasus penganiyaan terhadap perempuan dan anak.

Lalu, kasus penganiyaan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) kasus dan pada tahun 2021 meningkat hingga ditemukan sebanyak 3 (tiga) kasus.

Sehingga, kasus penganiyaan perempuan dan anak di ujung Pulau timur Madura, dari tahun 2017 hingga tahun 2021 berjumlah total 6 (enam) kasus penganiyaan.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana (DP3A KB) Kabupaten Sumenep, Sri Endah Purnamawati mengaku masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kasus penganiyaan yang belum terdeteksi.

BACA JUGA:  Dinkes Sumenep Genjot Vaksinasi Dosis Vaksin AstraZeneca

Untuk itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak terkait, jika menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan, pihaknya akan melakukan pendampingan dari semu jenis kasus, dari hukum dan psikologi.

Meningkatnya kasus penganiyaan perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas DP3A KB Sumenep membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) pada tahun 2018 lalu.

UPT PPA ini diharapkan mempermudah untuk melakukan pelayanan terhadap kekerasan perempuan dan anak yang berada di Bumi Sumekar.

Sehingga, masyarakat yang memiliki aduan terkait persoalan perempuan dan anak tinggal mendatangi UPT PPA yang ada di desa maupun Kecamatan.

Namun, adanya UPT ini belum memberikan dampak signifikan terhadap kasus penganiyaan perempuan dan anak di beberapa daerah di Sumenep. Faktanya, tahun 2021 kemaren meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Jurnalis madurpers.com, mencoba menghubungi salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, yaitu Melly Sufianti. Salah perempuan Sumenep yang saat ini berbeda di Komisi IV DRPD Sumenep.

BACA JUGA:  Sumenep Darurat Narkoba, Kepala BNN Tutup Mulut

Dimana, Komisi IV membidangi Ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan kesejahteraan sosial.

Sayangnya, perempuan yang akrab disapa Bu Melly itu, saat dihubungi melalui sambungan selulernya enggan memberikan komentar, meskipun terlihat berdering saat ditelepon oleh jurnalis media ini. Bahkan, sebelumnya sedang berada panggilan lain.

Artinya sebelum media ini menghubungi politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu, dirinya telah melakukan komunikasi dengan orang lain, namun kepada media ini tidak menerima panggilan dari media ini.

Tinggalkan Balasan