Bangkalan – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bangkalan mengulas secara tajam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangkalan Tahun Anggaran 2025.
Dokumen ini, meski menampilkan angka pertumbuhan makro, dianggap hanya bersifat administratif tanpa menyentuh inti masalah sosial di tengah masyarakat luas, Kamis (02/04/2026).
Dalam sidang paripurna, juru bicara Fraksi Golkar, Musawwir, membongkar celah besar antara penghargaan resmi dan kondisi layanan publik yang belum prima.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian formal sering kali menutupi kelemahan riil dalam pelayanan dasar.
Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya, Musawwir, mempertanyakan manfaat nyata digitalisasi via “Bangga Command Center” serta gelontoran penghargaan inovasi seperti “INOTEK Award”.
Namun, data IKPP KemenPANRB 2025 malah menjadikan Bangkalan sebagai wilayah dengan kinerja pelayanan terbawah di Madura, menantang klaim kesuksesan LKPJ Bupati 2025.
“Penghargaan seremonial ini kerap menyembunyikan ketidaksensitifan birokrasi terhadap kebutuhan desa-desa,” ungkap Musawwir dalam Pemandangan Umum (PU) Fraksi Golkar.
Menurutnya, penyerapan anggaran tak terduga hanya 29,95% dan hibah 46,09% semakin menguatkan tuduhan kurangnya perencanaan matang.
Meski Bangkalan berhasil pertahankan opini WTP delapan tahun berturut-turut, Fraksi Golkar ingatkan bahwa itu bukan perlindungan mutlak dari penyelewengan.
Temuan BPK RI tentang aset tetap yang acak-acakan selama dekade terakhir jadi bukti inefisiensi kronis.
Integritas pun jadi sorotan utama, mengingat masa lalu kasus suap jabatan temuan KPK RI dan korupsi BUMD yang ditangani Kejari Bangkalan.
Fraksi Golkar tekankan pemulihan tata kelola saat ini masih sangat rapuh dan butuh reformasi mendalam.
Beberapa masalah krusial seperti ketidakpastian lokasi TPA di Sepulu, infrastruktur jalan 53 km yang tidak merata, dan sengketa lahan SD serta ketersediaan lahan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai diabaikan dalam LKPJ 2025. Ini tunjukkan lemahnya pemerintah dalam alokasi sumber daya prioritas.
Potensi rente dan ketidakadilan pembangunan di pelosok bisa picu perilaku koruptif. Fraksi Golkar khawatir narasi positif LKPJ hanya tutup mata dari dampak nyata bagi rakyat biasa.
Untuk atasi semua ini, Fraksi Golkar dorong Bupati Lukman Hakim dan Wakil Moch. Fauzan Ja’far jalankan reformasi birokrasi radikal. Fokus pada outcome nyata alih-alih penghargaan kosmetik, plus audit aset komprehensif demi putus rantai inefisiensi 10 tahun.
Langkah cepat seperti transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat diyakini bisa bangun kepercayaan baru.
“Jangan menunggu, ayo kita lakukan perbaikan untuk Bangkalan yang lebih baik”, pungkasnya.