2. Bahwa, Saya SANGAT MEMAHAMI bahwa dalam hal SKB komponen Kesehatan, Kejiwaan, dan Psikotest sifatnya menggugurkan. TETAPI YANG SAYA PERTANYAKAN ADALAH TRANSPARANSI DALAM TEST KESEHATAN DAN PSIKOTEST YANG MENYATAKAN BAHWA SAYA TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN DIBERIKAN NILAI 0 (NOL) Sedangkan Saya telah melakukan medical check up dan Psikotest secara mandiri (hasilnya telah dilampirkan) yang menunjukkan bahwa KONDISI KESEHATAN SAYA DALAM KEADAAN NORMAL, DAN
KONDISI PSIKOTEST SAYA HASILNYA JUGA BAIK BAHKAN HASIL IQ SAYA DIATAS RATA – RATA DENGAN TOTAL NILAI 116 SKALA CFIT.
3. Bahwa, berdasarkan data pembanding tersebut, Saya meminta agar Kejaksaan Agung RI memberikan transparansi terhadap hasil psikotest dan kesehatan Saya.
4. Bahwa, dengan ini Saya menyatakan agar DATA KESEHATAN DAN PSIKOTEST ATAS NAMA GHUFRON AGAR DIBERIKAN KEPADA SAYA SEBAGAI PRINSIPAL YANG DIRUGIKAN ATAS DUGAAN TEST PSIKOLOGI DAN KESEHATAN YANG TIDAK BERIMBANG SEHINGGA MENGUNTUNGKAN PIHAK PIHAK TERTENTU DAN MERUGIKAN SAYA (SECARA METERIIL DAN IMMATERIIL) , BERDASARKAN HAL TERSEBUT TIDAK ADA ALASAN HUKUM DAN ARGUMENTASI YANG MELAWAN KEADILAN UNTUK TIDAK MEMBERIKAN HASIL TERSEBUT KEPADA SAYA.
5. Bahwa, hasil rekam medis merupakan hak dari pasien sesuai dengan Pasal 46 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, SEHINGGA PENYELENGGARA ATAU DOKTER WAJIB MEMBERIKAN KEPADA PASIEN DAN TIDAK ADA ALASAN HUKUM DAN ARGUMENTASI YANG MELAWAN KEADILAN UNTUK TIDAK MEMBERIKAN HASIL TERSEBUT KEPADA SAYA.
6. Sehingga, berdasarkan Argumentasi Point 4 dan 5 Tersebut PEMBERIAN DATA KESEHATAN DAN PSIKOTEST ATAS NAMA GHUFRON tidak bertentangan PASAL 17 HURUF H, ANGKA 2 UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.
7. Bahwa, Jika Penyelenggara tidak menunjukkan hasil kesehatan dan psikotest atas nama GHUFRON kepada SAYA SECARA TIDAK LANGSUNG KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. BIRO KEPEGAWAIAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN/ATAU PENYELENGGARA MENGAKUI KEABSAHAN DAN KEBENARAN DARI DATA PEMBANDING KESEHATAN DAN PSIKOTEST KAMI SEHINGGA, KAMI TIDAK LAYAK DISEMATKAN TMS 1.
Demikian tanggapan Ghufron terhadap Siaran Pers Nomor : PR-019/019/K.3/KPH.3/01/202.
“Mengingat besar harapan saya untuk dapat diterima di formasi Ahli Pratama Jaksa guna mengabdikan diri dan berpartsipasi aktif dalam penegakan hukum di Indonesia,” bunyi penutup tanggapan tertulis dari Ghufron.