Kejaksaan Agung Tanggapi Hasil Psikotest dan Pemeriksaan Kesehatan Anak Tukang Sapu yang Diberi Nilai Nol

Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjutak (Sumber foto : Istimewa )

Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjutak, SH., MH., mengeluarkan siaran pers tanggal 6 Januari 2022 menanggapi pemberitaan hasil psikotest dan kesehatan dari Ghufron, salah satu seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2021.

Dalam keterangan tertulisnya tersebut, Kapuspenkum Kejagung menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa angka 0 (Nol) pada pengumuman kelulusan seleksi CPNS Kejaksaan RI pada dasarnya bukanlah merupakan nilai capaian untuk sub tes yang bersifat menggugurkan seperti tes psikotes, kejiwaan maupun kesehatan. Dalam sub tes tersebut, nilai yang ada hanyalah nilai 0 dan 1, dimana 0 merupakan kode bagi peserta yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sedangkan 1 merupakan kode bagi peserta yang Memenuhi Syarat (MS). Berbeda halnya dengan sub tes yang memiliki bobot atau yang bukan bersifat menggugurkan seperti wawancara, CAT, Kesamaptaan, Beladiri ataupun Praktek Kerja, range penilaiannya adalah angka 0-100.

2. Bahwa sejak pengumuman awal seleksi CPNS Kejaksaan pada tanggal 30 Juni 2021, sub tes – sub tes yang dilakukan di Kejaksaan RI telah secara terbuka dijelaskan kepada seluruh calon pelamar, bahwa komponen penilaian seleksi terdiri dari sub tes yang memiliki bobot nilai dan ada yang bersifat menggugurkan, yakni Psikotes, Kejiwaan dan Kesehatan. Dimana tiga sub tes yang bersifat menggugurkan mutlak diperlukan dalam rangka menjaring calon pegawai Kejaksaan RI yang sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku penegak hukum, yang tidak hanya memerlukan kecerdasan secara intelektual, namun juga didukung dengan kesiapan mental, potensi, psikis, maupun kesehatan jiwa serta kesehatan fisik yang mumpuni.

BACA JUGA:  Anak Tukang Sapu di Surabaya Sebut Siap Gugat Jaksa Agung di PTUN

3. Bahwa dalam rangka menjamin obyektifitas, penunjukkan tim konsultan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan psikotes dan tes kejiwaan dilakukan secara lelang terbuka melalui e-procurement (lelang elektronik), sehingga independensinya terjaga. Sedangkan tes kesehatan, diselenggarakan secara serentak di rumah sakit – rumah sakit daerah yang selanjutnya dinilai secara terpusat oleh Tim Dokter Independen Kejaksaan, sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan.

Dari penjelasan di atas, Kejaksaan Agung menurut Kapuspenkum telah memberikan pelurusan dan informasi kepada masyarakat atas pemberitaan dimaksud.

Sementara itu Ghufron, Senin (10/1/2021) juga memberikan tanggapan secara tertulis terhadap siaran pers dari Puspenkum Kejagung tersebut. Berikut ini tanggapan Ghufron :

1. Bahwa, SAYA DALAM HAL INI DIKENAKAN TMS 1 (gugur karena tidak memenuhi salah satu syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan oleh instansi ataupun PANSELNAS), BUKAN TMS (adalah gugur karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi) seperti yang disampaikan dalam SIARAN PERS Nomor : PR-019/019/K.3/KPH.3/01/2022 Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

2. Bahwa, Saya SANGAT MEMAHAMI bahwa dalam hal SKB komponen Kesehatan, Kejiwaan, dan Psikotest sifatnya menggugurkan. TETAPI YANG SAYA PERTANYAKAN ADALAH TRANSPARANSI DALAM TEST KESEHATAN DAN PSIKOTEST YANG MENYATAKAN BAHWA SAYA TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN DIBERIKAN NILAI 0 (NOL) Sedangkan Saya telah melakukan medical check up dan Psikotest secara mandiri (hasilnya telah dilampirkan) yang menunjukkan bahwa KONDISI KESEHATAN SAYA DALAM KEADAAN NORMAL, DAN
KONDISI PSIKOTEST SAYA HASILNYA JUGA BAIK BAHKAN HASIL IQ SAYA DIATAS RATA – RATA DENGAN TOTAL NILAI 116 SKALA CFIT.

BACA JUGA:  Ketua DPD Minta Penjelasan Kejagung Hasil Psikotest dan Tes Kesehatan Anak Tukang Sapu di Surabaya yang Diberi Nilai Nol

3. Bahwa, berdasarkan data pembanding tersebut, Saya meminta agar Kejaksaan Agung RI memberikan transparansi terhadap hasil psikotest dan kesehatan Saya.

4. Bahwa, dengan ini Saya menyatakan agar DATA KESEHATAN DAN PSIKOTEST ATAS NAMA GHUFRON AGAR DIBERIKAN KEPADA SAYA SEBAGAI PRINSIPAL YANG DIRUGIKAN ATAS DUGAAN TEST PSIKOLOGI DAN KESEHATAN YANG TIDAK BERIMBANG SEHINGGA MENGUNTUNGKAN PIHAK PIHAK TERTENTU DAN MERUGIKAN SAYA (SECARA METERIIL DAN IMMATERIIL) , BERDASARKAN HAL TERSEBUT TIDAK ADA ALASAN HUKUM DAN ARGUMENTASI YANG MELAWAN KEADILAN UNTUK TIDAK MEMBERIKAN HASIL TERSEBUT KEPADA SAYA.

5. Bahwa, hasil rekam medis merupakan hak dari pasien sesuai dengan Pasal 46 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, SEHINGGA PENYELENGGARA ATAU DOKTER WAJIB MEMBERIKAN KEPADA PASIEN DAN TIDAK ADA ALASAN HUKUM DAN ARGUMENTASI YANG MELAWAN KEADILAN UNTUK TIDAK MEMBERIKAN HASIL TERSEBUT KEPADA SAYA.

6. Sehingga, berdasarkan Argumentasi Point 4 dan 5 Tersebut PEMBERIAN DATA KESEHATAN DAN PSIKOTEST ATAS NAMA GHUFRON tidak bertentangan PASAL 17 HURUF H, ANGKA 2 UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BACA JUGA:  Kebijakan CHT dan DBH CHT Pemerintah

7. Bahwa, Jika Penyelenggara tidak menunjukkan hasil kesehatan dan psikotest atas nama GHUFRON kepada SAYA SECARA TIDAK LANGSUNG KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. BIRO KEPEGAWAIAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN/ATAU PENYELENGGARA MENGAKUI KEABSAHAN DAN KEBENARAN DARI DATA PEMBANDING KESEHATAN DAN PSIKOTEST KAMI SEHINGGA, KAMI TIDAK LAYAK DISEMATKAN TMS 1.

Demikian tanggapan Ghufron terhadap Siaran Pers Nomor : PR-019/019/K.3/KPH.3/01/202.

“Mengingat besar harapan saya untuk dapat diterima di formasi Ahli Pratama Jaksa guna mengabdikan diri dan berpartsipasi aktif dalam penegakan hukum di Indonesia,” bunyi penutup tanggapan tertulis dari Ghufron.

Tinggalkan Balasan