Opini  

Krisis Lahan Pertanian di Bumi Sumekar

Ajimuddin el-Kayani, Ketua DPC Projo dan Jaspenu Kabupaten Sumenep.

Pada tahun 2013 Dinas Pertanian Sumenep menyampaikan bahwa lahan produktif pertanian menyusut hingga 7.500 hektar (ha) per tahun (Kominfo Jatim, 2013). Empat tahun kemudian, pada tahun 2017 Nurus Salam, Ketua Komisi II DPRD Sumenep, mengatakan bahwa lahan pertanian Sumenep berkurang hingga 5% per tahun (Kumparan, 2017). Lahan ini berubah menjadi tidak produktif karena alih fungsi lahan.

Menurut pendapat tersebut, artinya terdapat serangan terhadap eksistensi ketahanan pangan Sumenep. Serangan tersebut sudah di ambang batas rasionalitas, sehingga potensial mengancam keberlanjutan hidup masyarakat dan generasi berikutnya di Sumenep. Ideologi developmentalisme dalam hal ini membawa daerah ini ke dalam situasi yang kritis. Yakni, suatu keadaan dimana daerah ini potensial menjadi tidak layak huni, terutama masyarakat petani dan nelayan. Tanpa kesadaran kolektif menjaga sistem geologis bukan mustahil tragedi Nauru akan menimpa Sumenep, dimana 75% wilayahnya sudah tidak layak huni akibat alih fungsi lahan dan penambangan yang luar biasa.

Reaksi masyarakat atas menipisnya lahan tersebut, diantaranya adalah dengan pembukaan lahan baru. Wilayah yang sebelumnya sebagai hutan rakyat, yang kepemilikannya belum jelas, mulai dibuka, digunduli, dan dijadikan lahan pertanian/perkebunan. Tindakan ini berdampak buruk pada keberadaan marga satwa penghuni hutan dan lahan pertanian warga. Kera, misalnya, belakangan ini berkompi-kompi menyerang lahan pertanian dan perkebunan penduduk, bahkan menyerang rumah warga yang ditinggal kerja ke sawah atau ladang. Tentu, hal ini menjadi hama baru yang meresahkan dan bahkan bisa menghabiskan tanaman masyarakat.

BACA JUGA:  Benarkah MUI Anak Emas Negara?

Pada tahun 2012, luas lahan pertanian (sawah produktif) Sumenep sekitar 25.185 ha. Lahan pertanian ini tersebar di 24 kecamatan dari 27 kecamatan Kabupaten Sumenep (Sumenep, 2013). Ini cukup membanggakan dan dapat diproyeksikan sebagai lumbung pangan, sehingga Sumenep dengan populasi penduduk sekitar 1 juta potensial bisa swasembada pangan atau bahkan penyuplai pangan di Madura.

Tetapi dalam perkembangannya, sebagian kalangan masyarakat tidak selalu memiliki pemahaman dan cita-cita yang sama dalam mengelola dan mempertahankan kawasan dan masa depan pangan di Sumenep. Kemungkinan keadaan ini terbentuk oleh banyak faktor, yakni mulai dari cara berfikir masing-masing generasi hingga orientasinya yang lebih didominasi oleh gaya hidup dan pragmatisme.

Berkaitan dengan kewilayahan dan ketahanan pangan tersebut, sebagian masyarakat lebih mencurigai alih fungsi lahan, meski iklim juga berperan, merubah struktur lahan produktif pertanian masyarakat. Masyarakat Sumenep patut menduga bahwa berkurangnya lahan produktif itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, orientasi generasi muda yang tidak memiliki perhatian yang memadai terhadap sektor pertanian. Kondisi ini selaras dengan tidak populernya jurusan pertanian PTN/PTS di kalangan generasi muda dibandingkan dengan jurusan kedokteran, teknologi informatika, pendidikan, ekonomi, teknik sipil, dan hukum. Mungkin saja generasi muda tersebut memandang petani adalah kasta rendah, sehingga mereka tidak mau jadi petani.

BACA JUGA:  Rencana Teknis Proyek Puskesmas Legung Berubah Pasca Lelang, PPKom Kena Tuding

Faktor kedua, keluarga petani tidak mampu menggarap sendiri lahan pertaniannya. Rata-rata kepemilikan lahan setiap keluarga petani Sumenep kurang-lebih 1/2 ha. Akibat hal tersebut, lahan pertaniannya dijual pada pengembang, baik pengembang sektor properti, tambak maupun tambang. Ketika terjadi alih kepemilikan, maka alih fungsi lahan hampir pasti terjadi.

Faktor ketiga, soal gengsi. Bagian ini mempunyai banyak variabel yang melatarbelkangi, misalnya kebutuhan buatan untuk menaikkan status sosial. Biaya perjuangan untuk meraih jabatan tertentu dalam instansi pemerintahan atau untuk naik haji memang memerlukan finansial yang cukup. Bukan tidak paham bahwa kewajiban haji itu hanya bagi yang mampu, tetapi juga terbersit gengsi (derajat) sosial yang sudah pasti naik kelas.

Faktor keempat, tekanan hidup. Ini kebutuhan dasar yang menimpa karena pengaruh sistem yang kurang berpihak sehingga sejak lahir jadi petani sampai mendekati akhir hayat tidak kunjung berdaya, bahkan minus. Jalan keluar termudah menurut sebagian besar petani adalah jual lahan pertanian, terlebih lahan yang tampak tidak produktif di wilayah perbukitan. Padahal tanah tinggi yang menyerupai perbukitan sebenarnya adalah tandon air bagi kesuburan tanah di seluruh kawasan pulau, seperti dataran tinggi Kecamatan Batu Putih, deretan bukit Payudan adalah tempatnya penampungan alami bagi ketersediaan air. Namun apa hendak dikata, untuk bertahan hidup harus menjual lahan karena penguasa sering lupa hadir dan lebih sibuk mengurus data dan kertas di kantor.

BACA JUGA:  DPMD Sumenep Ungkap Penyebab Gagalnya 2 Desa dalam Ajang Pilkades 2021

Faktor kelima, kebijakan pemerintah. Ruang publik, ruang konservasi, lahan satwa lindung, lahan lindung, dan lahan pertanian Sumenep belum banyak dipahami oleh masyarakat atau bahkan mungkin tidak jelas regulasinya. Terkadang masyarakat Sumenep over-policy, maksud hati ingin mengundang investor tetapi di lapangan justeru menjual lahan kepada orang luar yang tujuannya belum dipahami secara seksama.

Faktor keenam, tersihir rayuan manis pihak pengusaha agar tanah leluhurnya dijual. Pernah di suatu kecamatan ada tokoh muda yang justru membentangkan karpet merah untuk pengusaha raksana. Tokoh tersebut, ikut melobi atau jadi calo penjualan tanah tetangganya sendiri karena tergiur honornya yang banyak.

Tinggalkan Balasan