Pembangunan RTLH di Sumenep Masih Hitungan Persentase, Begini Kata Kabid PRKP

Kepala bidang PRKP Dinas PRKP dan Cipta Karya Sumenep, Benny Irawan. (Istimewa)

Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dapat bantuan pembelian bahan bangunan guna pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahap II. Sayangnya, progres pembangunan tersebut belum mencapai 100 persen.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dapat bantuan senilai Rp 2.912.900.000,-. Anggaran tahap II itu melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2021, yang melekat di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya setempat.

Kepala Bidang PRKP dan Cipta Karya Sumenep, Benny Irawan memaparkan Bantuan Sosial (Bansos) pembangunan RTLH itu awalnya bernilai Rp 3.860.000.000,- untuk 225 unit rumah. Namun dilakukan penyesuaian melalui Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 menjadi senilai Rp 2.912.900.000,- untuk 222 unit rumah.

“Memang ada perubahan nilai Bansos pembangunan RTLH setelah dilakukan penyesuaian di Perubahan APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2021,” ungkapnya saat ditemui jurnalis madurapers.com di kantornya, Jumat (12/11/21).

Sementara untuk progres pembangunannya saat ini bervariasi. Ada yang sudah mencapai 100 persen, 30 persen, dan 0 persen.

BACA JUGA:  Si Jago Merah Melumat Habis Rumah Kayu Jati di Pulau Sapudi Sumenep

“Yang sudah mencapai 100 persen sebanyak 44 unit rumah tidak layak huni. Untuk yang 30 persen hingga mendekati 100 persen sebanyak 78 rumah. Kemudian yang masih 0 persen hingga 30 persen berjumlah 20 unit dan 0 persen terdapat 10 unit rumah,” jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan, realisasi anggaran baru Rp 1.903.500.000,- yang didistribusikan langsung kepada penerima manfaat.

Sedangkan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2021 sebesar Rp 920.000.000,- untuk 46 unit rumah tidak layak huni.

“Saat ini sudah mencapai 100 persen sebanyak 21 unit rumah, yang masih 30 persen hingga mendekati 100 persen 7 unit rumah, dan yang 0 persen sampai 30 persen berjumlah 6 unit rumah dan yang masih 0 persen tercatat 12 unit rumah dengan realisasi anggaran Rp 543.750.000,-“, paparnya.

Benny menuturkan kendala yang dihadapi saat ini yakni terbatasnya tukang bangunan.

“Kurangnya pemenuhan tukang dan penentuan hari baik dimulainya pembangunan oleh penerima bantuan menjadi kendala utama,” tungkasnya.

 

BACA JUGA:  Pemerintah Desa dan Kelurahan Didorong Kemendagri Gunakan Aplikasi Prodeskel

Penulis: Fauzi

Editor: Ady

Tinggalkan Balasan