Sedangkan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sebesar 3,80 persen, baru kemudian Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,02 persen.
“Rendahnya pertumbuhan belanja Pemerintah dan Konsumsi rumah tangga, menandakan bahwa akselerasi stimulus PEN tidak optimal, hal ini terlihat dari daya serap PEN sepanjang tahun 2021 hanya mencapai 88 persen, itupun ada indikasi mislokasi dana PEN digunakan untuk BUMN sebesar Rp33 triliun” tegas Wakil Ketua BAKN DPR RI ini.
Menurut Anis, pada tahun 2022 Indonesia menghadapi tantangan tidak ringan. Ancaman inflasi mulai terasa, terutama dari kenaikan harga LPG Non-Subsidi, minyak goreng, serta bahan makanan.
“Inflasi diperkirakan akan menggerus daya beli masyarakat kelas bawah dan menengah. Pada saat yang sama pembukaan lapangan pekerjaan masih belum pulih seperti sebelum terjadinya COVID-19,” katanya.
Kondisi tahun 2022 akan semakin berat, mengingat Pemerintah mulai mempersiapkan konsolidasi fiskal untuk memasuki defisit anggaran kembali normal dibawah 3 persen dalam APBN 2023.
Ruang fiskal yang dimiliki pemerintah semakin tertekan akibat dari beban bunga utang yang dikeluarkan semakin besar.
Tidak hanya itu legislator PKS ini menambahkan kondisi ketidakpastian pandemi dan tidak fokusnya pemerintah mengawal perekonomian nasional terlihat dari prioritas membangun Ibu Kota Negara (IKN).
“Beban bunga utang ini semakin makin besar. Praktis ruang fiskal yang dimiliki Pemerintah akan semakin mengecil. Sementara kondisi ketidakpastian global dan domestik akibat serangan Virus COVID-19 varian Omnicorn sedang beranjak naik menuju puncak.”
“Tantangan 2022 jelas semakin berat, sudahlah, pemerintah fokus untuk mengawal perekonomian nasional, ketimbang membangun Ibu Kota Negara yang tidak mendesak untuk saat ini,” tutup Anis.