Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai janji presiden swasembada kedelai tidak terbukti. Penilaian ini disampaikan Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS, Kamis (17/2/2022).
Riono, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS, menuturkan bahwa swasembada kedelai yang dijanjikan Presiden Jokowi sejak 2016 gagal diwujudkan.
Riono mengatakan, kelangkaan kedelai dan mahalnya bahan baku pada awal 2021 bukanlah masalah baru.
Sejak janji Jokowi pasca terpilih sebagai Presiden 2014-2019, yang berjanji 2016 akan swasembada kedelai sampai sekarang tidak terbukti.
“Memang mudah membuat janji dan aturan, faktanya pemerintah gagal mewujudkan,” sesal Riyono.
Riyono lebih lanjut mengatkan sejak awal 2020 hingga bulan Oktober menurut data BPS, Indonesia sudah mengimpor sebanyak 2,11 ton kedelai dengan total transaksi sebesar US$ 842 juta atau sekitar Rp 11,7 triliun (kurs Rp 14.000/US$).
Selain itu pada 2016 sampai 2018 impor kedelai itu terus meningkat. Di 2018 impor kedelai mencapai 2,58 juta ton dan jumlahnya naik di 2019 menjadi 2,67 juta ton.
Riyono melanjutkan bahwa ketergantungan kepada kedelai impor membuat pemerintah tidak fokus dan serius mengurus petani kedelai.
“Jika 70-80 persen kebutuhan kedelai dari impor maka petani akan semakin terjepit dan malas berproduksi. Perkiraan produksi kedelai tahun 2019 sebesar 358.627 ton dan 2020 ditargetkan meningkat 7 persen menjadi 383.371 ton. Padahal kebutuhan kedelai nasional kita rata – rata 2.5 juta ton per tahun,” papar Riyono.
Mengutip data Kementerian Pertanian yang mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan kedelai 2018 mencapai 680.373 hektare dengan produksi 982.589 ton, sedangkan pada tahun 2017 luas lahan mencapai 355.799 ha dan produksi 538.728 ton dan tahun 2016 luas lahannya 576.987 ha dan volume produksi 859.653, imbuh Riyono.
